Berita Terbaru Uu Pemilu Hari Ini

Penyelenggara Pemilu Harus Tunduk Pada UU Pemilu

Komisi II DPR secara proposional menggunakan kewenangan konstitusional dalam fungsi pengawasan untuk mengawasi KPU.

DPR Siap Pertahankan Sistem Proporsional Terbuka di MK

Pemohon dalam uji materi sistem kepemiluan dinilai gagal memahami alur pemilu, sehingga petitum irasional, absurd, dan kacau.

Penggugat Sistem Proporsional terbuka Tidak Berhak Catut NasDem

Willy mengatakan status keanggotaan Yuwono di Partai NasDem telah berakhir pada 2019. Hal itu terlihat dari tak terdeteksinya Yuwono pada sistem digitalisasi keanggotaan partai.

Hasyim Asy'ari: Semoga KPU tidak Pernah Jadi Tersangka

Hasyim menerangkan KPU selalu berposisi sebagai terlapor. Contohnya, setelah penetapan partai peserta pemilu, parpol yang tak puas bisa lapor ke Bawaslu.

Perppu Pemilu Dalam Proses Finalisasi

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga membeberkan bahwa pihaknya sudah memeriksa draft surat Mendagri ke Presiden Joko Widodo tentang Perppu Pemilu.

DPR Pastikan Perppu Tidak Ganggu Tahapan Pemilu

Komisi II DPR dijelaskannya sudah melakukan kajian proses tahapan sehingga perhitungan hari hingga terbitnya Perppu tidak menganggu tahapan.

Hapus Badan Peradilan Khusus, MK Kukuhkan Diri sebagai Peradilan Pemilu

Pada putusannya, MK mengabulkan permohonan pengujian Pasal 157 ayat (1) dan (2) UU Pilkada terhadap UUD 1945 yang dimohonkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.

Bawaslu: Kalau Mau Kampanye di Kampus, Revisi UU Pemilu

Dalam pandangannya, kampanye di kampus harus dilaksanakan dalam bentuk debat visi misi.

Dana Bantuan Parpol Diusulkan Naik Tiga Kali Lipat

Kemendagri telah mengusulkan kenaikan dana bantuan bagi partai politik dari Rp1000 menjadi Rp3000 per suara, akan mulai diterapkan mulai tahun depan.

Perludem Gugat Aturan Dapil untuk DOB dalam UU Pemilu

Fadli menyebutkan argumentasi urgensi penyusunan daerah pemilihan harus memenuhi prinsip daulat rakyat dan pemilu yang luberjurdil.

Gugatan UU Pemilu: Formappi Sebut Menteri Wajib Mundur Jika Maju Pilpres

Menurut Lucius, UU Pemilu sudah mengatur klasifikasi pejabat negara yang harus mengundurkan diri jika jadi calon peserta pemilu.

Komisi II Buka Opsi Presiden Bisa Keluarkan Perppu Akomodasi DOB Papua dan IKN dalam UU Pemilu

Sebab, sejauh ini, Komisi II DPR RI belum membicarakan revisi UU pemilu bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu terkait dengan pentingnya hadir daerah pemilihan baru tersebut.  

Ketum Partai Gelora Anis Matta Gugat Ketentuan Pemilu Serentak

Berbeda dengan Partai Ummat yang pemohonannya sudah ditolak MK, Partai Gelora tidak mengungat ambang batas pencalonan presiden

Pengugat UU Pilkada Diminta Perjelas Kedudukan Hukum

Para pemohon perlu uraikan secara cermat agar subjek hukum yang bisa diberikan kedudukan hukum itu jelas.

Presiden Jokowi Harus Akhiri Drama Penundaan Pemilu

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) belum mengambil sikap mengenai usulan penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Penundaan Pemilu Karena Alasan Ekonomi Melanggar Konstitusi

Alasan perbaikan ekonomi tidak masuk dalam klasifikasi menunda pemili di UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu

Perppu Harus Jadi Acuan dalam Mengisi Kekosongan Kepala Daerah

Prof. Sri Yunanto mengatakan UU Pemilu hanya mengatur pada keserentakan dan ditunjuknya pejabat, namun mekanisme penunjukkan untuk pergantiannya belum diatur.

Dorong Demokrasi Lebih Baik, Diaspora Gugat Presidential Treshold

Sebanyak 27 diaspora yang berada di 12 negara mengungat ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu.

Demi Demokrasi Lebih Baik, UU Pemilu Mestinya Direvisi

Berkaca pemilu 2019 dan pilkada 2020, ada banyak masalah yang ditemui dan semestinya diperbaiki demi mewujudkan pesta demokrasi yang lebih baik di 2024.

Pemohon Sebut Hanya Dua Calon Presiden Picu Masyarakat Terbelah

Pada pemilu sebelumnya, ujar Refly, secara faktual sudah terjadi pembelahan di masyarakat terutama ketika presiden hanya dua calon.

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia