Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Pasal 92 ayat (2) huruf c dan huruf d serta Pasal 117 ayat (1) huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Selasa (11/4).
Dalam sidang tersebut, pemohon Suryadin asal Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajukan keberatannya atas ketentuan atau syarat surat keterangan sehat rohani dalam seleksi anggota Bawaslu. Hal itu berdasarkan pengalamannya yang mengikuti seleksi anggota Bawaslu provinsi pasa 2017 dan 2022 silam.
“Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf g dan huruf h beserta penjelasannya dan lampiran UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Suryadin dalam sidang MK, Selasa (11/4).
Baca juga: Ahli: Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Sudah Waktunya di Evaluasi
Menurutnya, syarat surat keterangan sehat rohani tidak diberlakukan dalam seleksi Panwaslu Kabupaten Dompu. Padahal dalam Pasal 117 ayat (1) huruf g dan huruf h UU Pemilu juga menyebut Panwaslu sebagai penyelenggara Pemilu yang harus memenuhi syarat yang sama.
Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam nasihat Majelis Sidang Panel mengatakan agar pemohon mencermati Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 yang di dalamnya memuat struktur permohonan di MK. Selanjutnya pemohon juga diharapkan dapat menjelaskan alasan kerugian konstitusional yang dialami dengan berlakunya norma yang diujikan.
Baca juga: Bawaslu Soroti Iklan Partai Politik di TV, Mestinya di 21 Hari Akhir Masa Kampanye
“Pada petitum, dimintakan adanya tentang penjelasan pasal yang diujikan, sementara pada permohonan tidak disebutkan hal tersebut. Untuk itu, hal ini harus jelas karena nanti akan dapat dikatakan kabur karena tidak sama antara alasan permohonan dan petitumnya,” jelas Saldi.
Sementara Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan pemohon perlu mempelajari putusan-putusan MK terdahulu yang terkait dengan persoalan yang diajukan. Terutama untuk memperkuat alasan permohonan dengan pertentangan norma yang belum terlihat pada permohonan ini.
“Sehingga perlu kerja berat untuk menggambarkan ne bis in idem dengan permohonan terdahulu, baru ke posita. Pelajari juga aturan-aturan Bawaslu dan lihat aturan serta undang-undangnya secara komprehensif sehingga terlihat keterkaitan masalahnya,” terang Enny.
MK pun menyatakan bahwa pemohon diberikan waktu selama 14 hari untuk memperbaiki permohonan. Selanjutnya naskah perbaikan dapat diserahkan selambat-lambatnya pada Rabu, 26 April 2023 pukul 13.00 WIB ke Kepaniteraan MK. (Van/Z-7)
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
REVISI Undang-Undang Pemilu dan Pilkada dinilai sebagai satu-satunya jalan untuk mengakhiri polemik terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pemilu nasional dan lokal.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pihaknya akan hati-hati dalam membahas revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).
WAKIL Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto meminta kepada publik agar menghentikan perdebatan mengenai pro dan kontra terkait metode penyusunan Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mendorong DPR segera merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada
Menurut Feri, perbaikan sistem internal partai politik sangat penting untuk mencapai keadilan kepemiluan.
WAKIL Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan membuka secara resmi Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII yang akan digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 26 Juli 2025.
Jadi, sebutnya, kegiatan ini sangat penting agar ke depan perumusan kebijakan di daerah secara umum terkait ekonomi, terutama terkait inflasi dapat dilakukan akurat.
FESTIVAL Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII Tahun 2025 di Nusa Tenggara Barat sebagai jembatan diplomasi budaya antara Indonesia dan Turki.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan kesiapan menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII Tahun 2025.
Tari Ou Balumba atau Tari Memanggil Gelombang merupakan warisan budaya masyarakat pesisir Dompu yang menggambarkan kesempurnaan hidup yang diberkahi oleh datangnya gelombang laut
WARGA Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan peningkatan keterampilan digital atau digital skill.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved