PELAKSANAAN Pemilu 2024 harus berpijak pada keharmonisan dan konfigurasi politik serta merepresentasikan rakyat. Hal tersebut ditekankan oleh anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan, Sabtu (6/3).
"Menjaga keharmonisan dan konfigurasi politik itu menjadi esensi. Jadi jangan sekadar penyelenggara nyaman melaksanakannya tapi tidak merepresentasikan suara. Jangan sampai substansi demokratisnya hilang," terangnya.
Dia mengatakan saat ini DPR sedang melaksanakan atau membuat simulasi enam model untuk kesiapan pemilu 2024. Dia berharap nanti pemilu yang dilaksanakan serentak dapat senafas dengan pilkada di berbagai daerah.
"Untuk kesiapan 2024 kami melaksanakan model untuk disimulasikan mana yang terbaik yang menjamin kualitas demokrasi. Jangan sampai pemilu sama nafasnya berbeda." Selain menjaga efisiensi jeda waktu lama, enam model tersebut harus mampu dan fokus untuk menjamin suara rakyat dalam keserentakan.
Menurut Fraksi Gerindra Sumi Dasco Ahmad mengatakan partainya masih mengkaji waktu yang tepat untuk melaksanakan pemilu. Kesiapan yang matang bagi penyelenggaraan harus menjadi pertimbangan utama selain kesiapan partai politik.
"Kami masih mengkaji untuk bulan pelaksanaannya di 2024. Karena itu akan berpengaruh terhadap beberapa hal," ucapnya.
Sebelumnya PKB mengusulkan agar pemilihan presiden dan legislatif 2024 diselenggarakan Januari. Tujuannya agar ada jeda cukup dengan pilkada. Selain itu, hal tersebut tidak menyalahi UU Pemilu yang sudah hampir pasti tidak akan direvisi. (OL-14)
