DPR: Revisi UU Pemilu-Pilkada Sebaiknya Dilakukan Setelah 2024

UU Narkotika Bakal Direvisi, Bedakan Pengedar dan Pengguna

Pemerrintah mengungkapkan rencana memperbaiki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar terdapat pembeda yang jelas antara pengedar dan pengguna.

DPR Wacanakan Revisi UU Polri dan MK Usai KUHAP

Dia mengatakan bahwa penegakan hukum harus terintegrasi melalui KUHAP yang baru, mulai dari penyidik, penuntut, pengadilan, sampai ke tingkat lembaga pemasyarakatan.

Berpotensi Langgar UUD 1945, Komisi II Minta Revisi UU ASN Dikaji Kembali

Zulfikar menjelaskan revisi UU ASN masuk dalam Prolegnas 2025 yang artinya Komisi II DPR dan Badan Legislasi akan melakukan perubahan kedua terkait undang-undang tersebut. 

DPR Janji Pembahasan Revisi UU Polri Transparan ke Publik

Ahmad Sahroni menyebutkan bahwa DPR tak bisa menutup-nutupi terkait sidang pembahasan revisi Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).

Aksi Penolakan UU TNI di Depan DPR sempat Memanas

Massa sempat berhasil menjebol pagar pembatas kaca pos pengamanan, kemudian disusul dengan pemecahan kaca menggunakan batu dan kayu.

Tidak Ada Target Penyelesaian Revisi UU Penyiaran

Dave mengatakan banyak hal yang perlu dibahas di revisi UU Penyiaran. Karena banyak perkembangan di sektor penyiaran.

Mantan Hakim MK: Ambang Batas Parlemen Jangan Sampai Buang Percuma Suara Rakyat

Mantan Hakim MK Arief Hidayat tegaskan ambang batas parlemen harus proporsional sesuai Putusan MK 116. Jangan biarkan suara rakyat terbuang percuma 

MK Tolak Uji Ambang Batas Parlemen, Permohonan Dinilai Prematur karena belum Direvisi DPR

MK menolak permohonan uji ambang batas parlemen (parliamentary threshold) karena dinilai prematur. Mahkamah menunggu langkah revisi dari DPR untuk Pemilu 2029.

Jokowi Soal Uji Materi UU Pemilu: Setiap warga Kedudukannya Sama di Depan Konstitusi

PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.

Pakar: Permohonan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres di MK Perlu Dipertimbangkan

Pakar Hukum UI Titi Anggraini menilai gugatan larangan keluarga Presiden maju Pilpres di MK penting demi menjaga keadilan kompetisi dan mencegah nepotisme.

UU Pemilu Digugat Larang Keluarga Presiden-Wapres Maju Capres-Cawapres

UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres

2 Warga Gugat Syarat Partai Politik untuk Calon DPR-DPRD ke Mahkamah Konstitusi

Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.

Sekolah di Tengah Luka

Menata Ulang Fondasi Menuju Pendidikan Berdampak

Standar Ganda dari Semua Pihak: Pelajaran dari Iran dan Ukraina

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia