Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim menilai terlalu spekulatif dan mengada-ada pihak yang mencurigai terdapat agenda terselubung Presiden Jokowi dan partai koalisi pemerintah untuk menjadikan Gibran Rakabungming Raka sebagai Gubernur DKI Jakarta 2024 dibalik keputusan penghentian revisi UU Pemilu dan Pilkada.
"Tapi, namanya spekulasi atau menduga, siapa pun dan apa pun boleh saja. Ini negeri bebas, tidak ada larangan siapa pun untuk menduga-duga," kata Luqman Hakim di Jakarta, hari ini.
Sekretaris Bidang Sosial dan Kebencanaan DPP PKB itu menilai apabila benar Gibran akan maju di Pilkada DKI Jakarta 2024, itu hak politik yang bersangkutan dan dilindungki konstitusi dan tentu hanya Gibran serta Presiden Jokowi yang bisa menjawab kebenaran tersebut.
Menurut dia, PKB sebagai salah satu partai koalisi pemerintah tidak pada posisi kepentingan menjawab kebenaran kabar tersebut karena partai-nya punya agenda sendiri terhadap Pilkada 2024, termasuk Pilkada DKI Jakarta.
"PKB belum terlalu serius berpikir ke sana, saat ini baru awal 2021, masih jauh menuju 2024," ujarnya.
Namun menurut dia, di internal PKB sudah ada langkah persiapan menghadapi Pilkada Jakarta yaitu menyiapkan kader-kader potensial untuk maju dalam kontestasi tersebut.
Dia menjelaskan, bagi PKB, keputusan penghentian pembahasan revisi UU Pemilu dan Pilkada karena pertimbangan situasi nasional yang membutuhkan konsentrasi pemerintah untuk menangani pandemik COVID-19 dan dampak ekonomi yang mengalami masalah serius.
Menurut dia, partai-partai koalisi pemerintah yang lain tentu memahami situasi ini dan karenanya memberikan dukungan penuh agar agenda pemerintah ini berhasil sehingga kesehatan dan ekonomi rakyat dapat dipulihkan kembali.
"Menurut PKB, keputusan ini sama sekali tidak ada agenda kepentingan politik personal seperti yang dispekulasikan itu," katanya.(OL-4)
WAKIL Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto meminta kepada publik agar menghentikan perdebatan mengenai pro dan kontra terkait metode penyusunan Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mendorong DPR segera merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada
Menurut Feri, perbaikan sistem internal partai politik sangat penting untuk mencapai keadilan kepemiluan.
PENELITI Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan pembahasan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu harus segera dibahas.
Empat orang mantan komisioner DKPP memohon supaya DKPP dipisahkan dari Kementerian Dalam Negeri dan nomenklaturnya diubah.
REVISI Undang-undang No.7/2017 tentang Pemilu diusulkan oleh Komisi II, Keputusan untuk merevisi atau tidaknya suatu undang-undang akan dibahas di rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved