Selasa 16 Februari 2021, 19:30 WIB

Polemik Revisi UU Pemilu, Istana Tepis Isu Muluskan Gibran di 2024

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Polemik Revisi UU Pemilu, Istana Tepis Isu Muluskan Gibran di 2024

Antara/Mohammad Ayudha
Wali Kota Solo terpilih Gibran rakabuming Raka

 

MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menepis tudingan penolakan pemerintah dalam revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota lantaran ingin memuluskan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2024.

"Mas Gibran masih jualan martabak 2016 jadi pengusaha, enggak ada kebayang (maju 2024). Mungkin enggak kebayang juga maju Wali Kota (Solo) pada waktu itu. Jadi sekali lagi itu jangan dihubung-hubungkan," kata Pratikno di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (16/2).

Pratikno menegaskan sikap pemerintah yang tidak menginginkan adanya revisi dua UU tersebut lantaran ketentuannya belum dilaksanakan. Mensesneg menegaskan, dalam undang-undang tersebut diatur jadwal pilkada serentak pada November 2024. Menurutnya, ketentuan tersebut sudah ditetapkan pada 2016 lalu dan belum dilaksanakan sehingga tidak perlu direvisi.

Terkait UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pratikno menyatakan implementasinya sudah dijalankan dan sukses. Ia mengatakan apabila ada kekurangan yang sifatnya kecil dalam implementasi, sebaiknya diperbaiki oleh KPU.

Baca juga : Soal UU ITE, Kapolri akan Bentuk Virtual Police

"Justru kita ingin kembali, bahwa UU sudah ditetapkan belum kita laksanakan. Mari kita laksanakan jangan sampai kemudian malah menimbulkan ketidakpastian. Kan UU sudah ditetapkan kok nggak jadi dijalankan," ucap Pratikno.

Mensesneg juga menepis sikap pemerintah terkait dua beleid itu dikait-kaitkan dengan isu menjegal Gunernur Jakarta Anies Baswedan maju di 2024.

"Enggak lah. Ingat undang-undang itu ditetapkan 2016, Pak Gubernur DKI waktu itu masih Mendikbud. Jadi enggak ada hubungannya lah itu, sama sekali nggak ada hubungannya," ucap Pratikno. (OL-7)

Baca Juga

Antara/Idhad Zakaria

Penyidikan Kasus HAM Paniai Diminta Transparan 

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 23:15 WIB
Wakil Ketua Komnas HAM itu menilai pembentukan tim penyidik Kejagung itu sebagai langkah yang baik. Namun, ia menyoroti unsur masyarakat...
Ilustrasi

Tokoh Non-Parpol Punya Elektabilitas Tinggi, Butuh Logistik kuat Untuk Nyapres 

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 23:00 WIB
Figur kuat non-parpol dinilai sangat memahami betul bahwa elektabilitas mereka akan sia-sia apabila tidak mendapatkan restu dari...
MI/Susanto

Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Siapkan Lagi UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 

👤Dhika Kusuma WInata 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 22:00 WIB
"Pemerintah juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan sekarang ini sedang menyiapkan rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya