Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menepis tudingan penolakan pemerintah dalam revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota lantaran ingin memuluskan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2024.
"Mas Gibran masih jualan martabak 2016 jadi pengusaha, enggak ada kebayang (maju 2024). Mungkin enggak kebayang juga maju Wali Kota (Solo) pada waktu itu. Jadi sekali lagi itu jangan dihubung-hubungkan," kata Pratikno di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (16/2).
Pratikno menegaskan sikap pemerintah yang tidak menginginkan adanya revisi dua UU tersebut lantaran ketentuannya belum dilaksanakan. Mensesneg menegaskan, dalam undang-undang tersebut diatur jadwal pilkada serentak pada November 2024. Menurutnya, ketentuan tersebut sudah ditetapkan pada 2016 lalu dan belum dilaksanakan sehingga tidak perlu direvisi.
Terkait UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pratikno menyatakan implementasinya sudah dijalankan dan sukses. Ia mengatakan apabila ada kekurangan yang sifatnya kecil dalam implementasi, sebaiknya diperbaiki oleh KPU.
Baca juga : Soal UU ITE, Kapolri akan Bentuk Virtual Police
"Justru kita ingin kembali, bahwa UU sudah ditetapkan belum kita laksanakan. Mari kita laksanakan jangan sampai kemudian malah menimbulkan ketidakpastian. Kan UU sudah ditetapkan kok nggak jadi dijalankan," ucap Pratikno.
Mensesneg juga menepis sikap pemerintah terkait dua beleid itu dikait-kaitkan dengan isu menjegal Gunernur Jakarta Anies Baswedan maju di 2024.
"Enggak lah. Ingat undang-undang itu ditetapkan 2016, Pak Gubernur DKI waktu itu masih Mendikbud. Jadi enggak ada hubungannya lah itu, sama sekali nggak ada hubungannya," ucap Pratikno. (OL-7)
Persoalan Papua membutuhkan keseriusan dan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Andreas mengaku ia beberapa waktu lalu kunjungan kerja ke Sorong, Papua Barat Daya. Di sana ia menerima aspirasi dan permohonan untuk melakukan pembangunan infrastruktur.
Apakah itu juga pertanda inilah akhir episode 'petualangan' politik Jokowi pascalengser dari kursi kekuasaan yang sebelumnya sarat dengan cawe-cawe?
FORUM Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat kepada MPR dan DPR tentang desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
Lebih memprihatinkannya lagi, Kemenaker menganggap fenomena itu tak menunjukkan sulitnya mencari kerja. Aneh kan?
Apa sebenarnya motif Ade Armando menyatakan Gibran adalah wapres terbaik yang dimiliki Indonesia? Tes ombakkah? Atau, jangan-jangan ada tujuan politik tertentu.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pihaknya akan hati-hati dalam membahas revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).
WAKIL Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto meminta kepada publik agar menghentikan perdebatan mengenai pro dan kontra terkait metode penyusunan Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mendorong DPR segera merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada
Menurut Feri, perbaikan sistem internal partai politik sangat penting untuk mencapai keadilan kepemiluan.
PENELITI Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan pembahasan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu harus segera dibahas.
Empat orang mantan komisioner DKPP memohon supaya DKPP dipisahkan dari Kementerian Dalam Negeri dan nomenklaturnya diubah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved