Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia telah menurun hingga 85 persen dalam kurun waktu sepuluh tahun lebih sejak 2014. Diketahui Mantan Presiden Joko Widodo yang merupakan ayah Gibran mulai memerintah sejak 2014 hingga 2024.
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Wapres Gibran usai meninjau Posko Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, hari ini.
Dalam kunjungannya meninjau bekas lokasi karhutla, Wapres mengapresiasi kinerja tim gabungan, baik dari BNPB dan BPBD, Satgas Karhutla, serta Forkopimda yang telah mengantisipasi agar karhutla di Riau segera padam.
Menurut Gibran, operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dilakukan tim gabungan hingga water bombing telah berhasil mengendalikan titik api yang tersebar.
"Kalau dilihat sewaktu kita landing, keadaannya kan sudah mendung, ya. Ini karena ada proses modifikasi cuaca dan juga rutin ada water bombing. Jadi saya lihat untuk di Riau ini sudah cukup terkendali," kata Gibran.
Terkait dengan pelaku pembakaran hutan dan lahan, Gibran memaparkan ada 51 tersangka dari 41 kejadian yang sudah diamankan Polda Riau.
Gibran pun menekankan kepada kepala daerah untuk menegakkan hukum yang berlaku, serta mengimbau perusahaan maupun petani untuk tidak melakukan pembukaan lahan sawit.
"Saya sudah diskusi dengan Pak Gubernur, masalah regulasi harus ditegakkan lagi. Jangan lagi ada pembukaan-pembukaan lahan yang tidak sesuai dengan aturan. Kita ingin aturan ditegakkan. Kita tidak ingin kejadian-kejadian seperti ini terulang lagi," kata Gibran.
Berdasarkan keterangan dari BNPB, Riau telah menetapkan status tanggap darurat karhutla dengan kurun waktu 22 Juli sampai 4 Agustus 2025.
Adapun Satgas Karhutla tetap bersiaga seiring dengan masih berlangsungnya puncak musim kemarau di sejumlah wilayah.
Khusus untuk Provinsi Riau, curah hujan pada 10 hari pertama Agustus diperkirakan sangat rendah, yakni 20–50 milimeter terutama di wilayah utara dan barat. Pada dasarian kedua dan ketiga, curah hujan diperkirakan meningkat hingga 150 milimeter per 10 hari.
Meski terjadi peningkatan curah hujan, indeks FFMC/Fine Fuel Moisture Code menunjukkan tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah masih tergolong sangat tinggi dan akan mulai signifikan pada 30 Juli 2025, lalu menurun setelah 3 Agustus.(Ant/P-1)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
Sebagai negara dengan area hutan yang didominasi oleh lahan gambut, komitmen pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan dan mitigasi karhutla dinilai masih harus terus ditingkatkan.
Berdasarkan informasi, bibit kelapa sawit yang ditanami telah mencapai seluas 1 hektare (ha) di lokasi karhutla yang menghanguskan sekitar 50 ha lahan gambut.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Jambi selama 10 hari, sejak 10 hingga 19 Agustus 2025.
BNPB mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas tahun ini relatif kecil, hanya sekitar 3.000 hektare
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
PEMERINTAH memastikan penegakan hukum menjadi instrumen utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring meningkatnya potensi kebakaran di berbagai wilayah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved