Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas tahun ini relatif kecil, hanya sekitar 3.000 hektare. Enam provinsi tersebut yaitu Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.
Kepala BNPB Suharyanto menyebut capaian ini berkat kombinasi operasi udara dan darat. “Di setiap kabupaten/kota terdampak, ada sekitar 500 personel gabungan dari BNPB, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api, dan relawan. Mereka dilengkapi APD, pompa, selang, hingga flexible tank berkapasitas 5 ton untuk suplai air dari udara,” ujarnya di kantor BMKG, Selasa (12/8).
BNPB juga mengerahkan lima pesawat untuk operasi modifikasi cuaca di enam provinsi tersebut, 12 helikopter water bombing, dan 10 helikopter patroli. Armada ini digerakkan secara dinamis sesuai lokasi kebakaran, dengan prioritas wilayah yang sulit dijangkau pasukan darat.
Hingga 12 Agustus 2025, menurutnya luas karhutla masih pada titik aman dan terkendali. Namun, cuaca yang variatif membuat risiko kebakaran tetap ada hingga akhir September, terutama di Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.
“Kami mengimbau masyarakat, gubernur, pangdam, dan kapolda untuk tetap siaga. Mudah-mudahan memasuki Oktober kita sudah masuk musim hujan dan aman,” pungkas Suharyanto. (H-4)
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Jambi selama 10 hari, sejak 10 hingga 19 Agustus 2025.
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
PEMERINTAH memastikan penegakan hukum menjadi instrumen utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring meningkatnya potensi kebakaran di berbagai wilayah.
TIM Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah menyelidiki kasus kebakaran di areal konsesi delapan perusahaan di Provinsi Kalimantan Selatan.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup (KLH) telah menindak 27 korporasi yang dinilai bertanggung jawab atas Karhutla di sejumlah provinsi dan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved