Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Riau sejak 24 hingga 31 Agustus 2025. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi meningkat pada akhir Agustus 2025.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengatakan bahwa langkah ini perlu diambil karena sebagian besar wilayah Riau pada tanggal 26–28 Agustus diprediksi masuk kategori bahaya tinggi hingga sangat tinggi.
"OMC menjadi salah satu instrumen paling efektif dalam mencegah karhutla semakin meluas. Dengan memanfaatkan potensi awan hujan, kita berupaya menekan risiko kebakaran sekaligus menjaga kebasahan lahan," kata Dwikorita dalam keterangannya, Selasa (26/8).
Menurut data BMKG, puncak musim kemarau di Riau sebagian besar sudah terjadi pada Juni-Juli. Sementara, intensitas hujan diperkirakan akan mulai meningkat pada September, dengan curah hujan menengah berkisar 50–75 mm per dasarian.
Meskipun ada peluang hujan, namun tetap perlu diwaspadai kondisi atmosfer yang lebih kering sehingga memudahkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
"Meski ada peluang hujan, kondisi cuaca saat ini masih menuntut kewaspadaan," ujarnya.
Sementara itu, untuk titik panas per tanggal 24 Agustus 2025, BMKG mencatat terdapat 1.003 titik panas di seluruh Indonesia dengan konsentrasi terbesar di Kalimantan dengan jumlah 675 titik.
Sedangkan untuk Sumatera, termasuk Riau, terdeteksi 38 titik panas dengan tingkat kepercayaan rendah, dan satu titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Lebih lanjut, Dwikorita menegaskan, OMC terbukti efektif menekan laju kebakaran. Ia mencontohkan di Riau pada 19 Juli 2025 sempat terdeteksi 173 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Namun, setelah OMC dilakukan pada 21 Juli, jumlahnya menurun drastis hingga nol titik panas pada 28 Juli.
"Selama pelaksanaan OMC 10-19 Agustus lalu, wilayah rawan karhutla di Riau berhasil dijaga tetap aman dengan catatan zero hotspot. Ini bukti nyata peran teknologi dalam mitigasi bencana," ucapnya.
Secara nasional, OMC yang digelar di berbagai provinsi rawan kebakaran sejak Juli hingga Agustus telah menurunkan hujan dengan tingkat keberhasilan 85-100 persen, menyumbang lebih dari 586,1 juta meter kubik air hujan untuk membasahi lahan.
BMKG pun juga menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat, khususnya di Riau, agar tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu kebakaran seperti pembakaran lahan atau membuang puntung rokok sembarangan.
"Perlu gotong royong semua pihak. OMC bukan satu-satunya solusi. Dukungan masyarakat untuk menjaga lingkungan dari api adalah benteng utama pencegahan karhutla," tuturnya. (H-3)
Pemerintah kini mengedepankan perubahan paradigma pengendalian karhutla dengan fokus utama pada pencegahan sebagai langkah antisipatif.
Studi terbaru Cedars-Sinai mengungkap lonjakan drastis serangan jantung dan gangguan paru pasca-kebakaran hutan LA Januari 2025.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Riau akan mengakhiri masa status siaga darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada 30 November 2025.
Efikasi masyarakat dan norma kelompok terbukti lebih berpengaruh terhadap partisipasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dibandingkan pendekatan berbasis rasa takut.
BMKG melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) 2025 untuk mengantisipasi cuaca ekstrem dan mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah.
CUACA sangat terik di Lembata, Nusa Tenggara Timur, akhir-akhir ini memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) semakin masif.
Berdasarkan informasi, bibit kelapa sawit yang ditanami telah mencapai seluas 1 hektare (ha) di lokasi karhutla yang menghanguskan sekitar 50 ha lahan gambut.
Tiga PBPH yang disegel yaitu milik PT DRT di Kabupaten Rokan Hilir dengan area yang terbakar seluas lebih kurang 75 hektare berada di areal gambut Kawasan hutan produksi.
SEJUMLAH perusahaan mendapat sanksi penyegelan lahan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Perusahaan itu membantah wilayah konsesi mereka dilanda karhutla
BNP segera melaksanakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dengan melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan darurat karhutla di Kalimantan Barat.
BERDASARKAN hasil pengecekan lapangan oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut), bahwa kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau sudah terkendali.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved