Headline
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya untuk segera membuat Virtual Police di Direktorat Siber Bareskrim Polri. Dalam hal ini, terkait penanganan kasus Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Mengingat, UU ITE tengah menjadi sorotan publik lantaran mengandung pasal karet. Serta, membuka celah kriminalisasi terkait regulasi tersebut.
"Penting kemudian dari Siber untuk segera buat Virtual Police," papar Listyo di Rapim Polri, Selasa (16/2).
Listyo menyebut Virtual Police akan mengedepankan edukasi soal penggunaan ruang siber oleh masyarakat. "Begitu ada kalimat kurang pas langgar UU ITE, Virtual Police yang tegur. Menjelaskan bahwa Anda berpotensi melanggar pasal sekian, dengan ancaman hukuman sekian," imbuhnya.
Baca juga: UU ITE Banyak Pasal Karet, DPR Siap Revisi
Listyo juga meminta jajaran Siber untuk berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait pembentukan Virtual Police.
"Tolong ini dikerjasamakan dengan Kominfo. Jadi setiap ada konten seperti itu, Virtual Police muncul sebelum nanti Siber Police yang turun," pungkas Listo.
"Saya kira bisa libatkan influencer. Sehingga proses edukasi dirasakan nyaman. Tidak sekadar menakut-nakuti. Masyarakat sadar dan memahami begini boleh, begini tidak boleh," tutupnya.(OL-11)
Substansi utama pernyataan Kapolri adalah menjaga desain ketatanegaraan yang telah diatur undang-undang.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Salah satu poin fundamental dalam rekomendasi tersebut adalah penegasan kedudukan Polri sebagai alat negara yang berada langsung di bawah otoritas Presiden.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved