DPR Sulit Lanjutkan Revisi UU Pemilu Tanpa Persetujuan Pemerintah

TANPA adanya persetujuan dari pemerintah, anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyebut sulit bagi DPR untuk melanjutkan pembahasan naskah revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Hal tersebut yang menjadi alasan Komisi II DPR memutuskan untuk menarik kembali RUU Pemilu dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

"Ketika salah satu pembentuk UU tidak setuju untuk melanjutkan proses revisi, DPR tidak mungkin ngotot terus," ujar Zulfikar dalam sebuah diskusi daring tentang 'Implikasi Batalnya Revisi UU Pemilu' Sabtu (13/3).

Sebelum diputuskan untuk ditarik, pada awalnya DPR dan pemerintah mendesain rencana revisi RUU Pemilu yang berkelanjutan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Revisi RUU Pemilu disiapkan untuk memikirkan ulang desain Pemilu agar memperdalam proses demokratisasi dan memperkuat sistem presidensial dengan menumbuhkan fairness electoral.

"Memmbuat UU harus persetujuan bersama kalau salah satu tidak bersedia maka tidak jadi," ungkap Zulfikar.

Oleh karena itu, menurut Zulfikar jika DPR dan pemerintah konsisten menggunakan UU Pemilu yang sudah ada untuk Pemilu 2024, maka sisa waktu menjelang pelaksanaan tahapan Pemilu dapat dilakukan untuk penyempurnaan pelaksanaan Pemilu. Dengan begitu kekurangan yang terjadi saat Pemilu 2019 tidak terulang di Pemilu 2024.

"Mari waktu yang panjang kita gunakan menyiapkan segala sesuatunya agar 2024 semakin berkualitas dan tidak menimbulkan banyak korban," ungkapnya. (Uta/OL-09)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Deri Dahuri