Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR melalui Komisi II akan segera membahas rencana revisi Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hari ini, Senin (16/11) Komisi II dan Badan Legislasi (Baleg) DPR akan melakukan rapat pembahasan revisi UU Pemilu.
Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa menuturkan rapat akan fokus membahas harmonisasi UU Pemilu. Rapat dijadwalkan akan dimulai pukul 13.00 WIB.
"Fokus pada harmonisasi beberapa UU Pemilu," ungkap Saan saat dihubungi di Jakarta, Senin (16/11).
Baca juga: Bawaslu Minta Peserta Pilkada Inovatif Berkampanye
Beberapa poin-poin penting akan menjadi fokus DPR dalam membahas revisi UU Pemilu. Seperti, salah satunya terkait dengan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold.
"Nasdem sendiri bersikap untuk menurunkan ambang batas pencalonan presiden menjadi 15 persen," ujar Saan.
Revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebelumnya tengah digodok di Komisi II DPR. Rencananya, revisi UU Pemilu akan lebih difokuskan pada isu-isu implementatif. Seperti soal sengkete pemilu hingga soal data pemilih. (OL-4)
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
Terlebih, hasil survei terkini Median menempatkan elektabilitas Anies dan KDM masuk tiga besar di bawah Prabowo.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved