NEWSTICKER

Berita Terbaru Uji Materi Hari Ini

Calon Perseorangan Tuntut Keadilan
02/10/2019 10:10
Adapun untuk calon kepala daerah yang maju melalui jalur perseorangan, semula 3% menjadi 6,5%, kenaikannya lebih dari 115%
Diapresiasi, Uji Materi UU KPK oleh Mahasiswa
01/10/2019 07:50
Hakim konstitusi mempertanyakan kerugian konstitusional pemohon atas berlakunya Undang-Undang KPK hasil revisi.
Kewenangan Audit Investigatif BPK Digugat
26/9/2019 10:40
Dalam sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat, majelis hakim meminta para pemohon untuk memperjelas kedudukan hukum dalam permohonannya.
Kewenangan Audit Investigatif BPK Digugat ke Mahkamah Konstitusi
25/9/2019 17:07
Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 54/PUU-XVII/2019 tersebut diajukan oleh Ahmaf Redi, Muhammad Ilham Hermawan dan Kexia Goutama.
Mahkamah Menilai Gugatan tentang Jumlah Capres tidak Relevan
24/9/2019 10:20
MAJELIS hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak perubahan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan Sunggul Hamonangan Sirait.
Bakal Kebanjiran Uji Materi, MK : Kami Siap Sidangkan
19/9/2019 21:00
"Pokoknya MK bersifat pasif. Jadi kalau ada pengujian undang-undang apapun tentu tidak ada kata lain, kecuali ya akan disidangkan," kata Ketua MK
MK Minta Penggugat Bersabar
19/9/2019 08:50
Upaya menggugat ke MK merupakan hak konstitusional masyarakat, tetapi sebaiknya bersabar sampai RUU KPK disahkan menjadi undang-undang yang baru.
Legal Standing Pemohon Dipertanyakan
18/9/2019 09:00
Hakim konstitusi Manahan Sitompul mempertanyakan kedudukan hukum (legal standing) para pemohon dalam sidang pendahuluan yang digelar kemarin.
UU Pilkada Dinilai sudah tidak Relevan
18/9/2019 08:40
UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Kepala daerah (UU Pilkada) sedang diuji materi ke Mahkamah Konstitusi karena memiliki dampak apabila UU itu tidak diperbaiki.
Efisiensi tidak Terbukti, Pemilu Serentak Diguga
17/9/2019 11:10
Fakta empiris menyatakan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 telah memakan banyak korban dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Gugatan Partai Lokal Papua Disidangkan
10/9/2019 11:00
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Syarat Keterpilihan Pilpres Digugat ke MK
04/9/2019 09:30
Dalam menanggapi permohonan tersebut, majelis hakim menilai pemohon belum menguraikan secara rinci mengenai pertentangan pasal yang diuji dengan batu uji dalam UUD 1945.
Dinilai Tumpang Tindih, Bawaslu Ajukan Judicial Review UU Pilkada
13/8/2019 20:59
Uji Materi yang diajukan Surya Efitrimen, Nursari serta Sulung Muna Rimbawan itu terkait kedudukan Bawaslu dalam UU Pilkada yang hanya disebut sebagai Panitia Pengawas Kabupaten'Kota
MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Ormas
22/5/2019 08:20
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi UU No 16/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Ormas
21/5/2019 16:22
MK menilai gugatan yang diajukan tidak berlandasan hukum.
MK Diminta Mendalami Konstitusional Komplain
24/4/2019 09:30
Perkara yang teregistrasi Nomor 28/PUU-XVII/2019 ini dimohonkan Victor Santoso Tandiasa (Pemohon I) dan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak (Pemohon II).
Kewenangan OJK Penyidikan Beri Kepastian Hukum
10/4/2019 08:25
Pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dalam badan pengawas keuangan diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan berbagai pihak.
Warga Wajib Jadi Peserta BPJS Kesehatan
27/3/2019 08:00
MAHKAMAH Konstitusi menolak uji materi Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) terkait dengan kewajiban mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
OJK Berwenang Limpahkan Kasus ke Kejaksaan
14/3/2019 10:00
AHLI hukum acara pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda, menyebutkan UU 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kewenangan kepada OJK untuk dapat melimpahkan perkara ke kejaksaan.
MK Gelar Sidang Uji Materi Terkait Pindah Memilih pada 14 Maret
10/3/2019 13:00
Advokat Senior Integrity, Denny Indrayana, mengapresiasi Mahkamah Konstitusi karena cepat merespon dengan langsung mendaftarkan permohonan yang diajukan pada Selasa (5/3) dengan Nomor 20/PUU-XVII/2019.