Rabu 09 Oktober 2019, 07:50 WIB

Uji Materi UU KPK Sesuai Hukum

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
Uji Materi UU KPK Sesuai Hukum

MI/Susanto
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, Hendrawan Supratikno.

 

MENEMPUH jalur judicial review (uji materi) UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau parlemen melakukan legislative review (merevisi  kembali) dinilai lebih sehat karena berada di jalur hukum.

Hal itu dikemukakan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, Hendrawan Supratikno, di Jakarta, kemarin.

"Kedua hal itu paling tepat dalam situasi dan kondisi saat ini, bukan mengeluarkan Perppu KPK. Revisi UU KPK yang baru disahkan menjadi UU itu ditempuh melalui uji materi atau legislative review. Memang memakan waktu, tetapi lebih sehat prosesnya karena ada di jalur hukum, bukan hasil tarik-menarik kepentingan politik," kata Hendrawan.

Ia menjelaskan semangat awal merevisi UU KPK pada awalnya ialah komisi antirasuah sebagai lembaga superbodi dinilai perlu check and balances sehingga memerlukan dewan pengawas sebagai penyeimbang.

Wakil Sekjen DPP PPP, Ade Irfan Pulungan, menyebut tidak ada kegentingan yang memaksa untuk mengeluarkan perppu atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Irfan, gelombang demonstrasi selama ini hanya bagian dari sikap elemen masyarakat terhadap revisi UU KPK. Namun, hal itu belum bisa menjadi alasan Presiden mengeluarkan perppu untuk menganulir revisi UU tersebut.

"Aspek yuridisnya tidak terpenuhi (untuk menerbitkan perppu), tidak ada kekosongan hukum. KPK masih berjalan," ujar Irfan dalam sebuah diskusi yang berlangsung di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, kemarin.

Saat ditanya sikap resmi PPP, menurut Irfan, partainya menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden. Dia berpandangan dinamika selama ini belum semuanya terakomodasi dalam UU KPK yang lama.

Dalam kesempatan yang sama, pegiat antikorupsi Emerson Yuntho menilai kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK akan terganggu jika UU KPK hasil revisi berlaku. Oleh karena itu, dia menyarankan agar Presiden menerbitkan Perppu KPK.

"Hanya mereka yang enggak punya backing kena OTT," ujar Emerson.

Emerson menilai ada ketakutan di parlemen dan pemerintah terhadap lembaga KPK. Oleh karena itu, masyarakat mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan perppu. "Saya menilai prosesnya buru-buru. Kami mendorong perppu." (Mal/Ant/X-3)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Endi Ahmad

Jadi Ketum Demokrat, Yunarto Usul Moeldoko tak Rangkap Jabatan

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Sabtu 06 Maret 2021, 10:42 WIB
"Yang jauh lebih penting dari urusan internal Partai Demokrat, alangkah baiknya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) tidak boleh...
ANTARA

Legislator: Penghentian Tol Padang-Pekanbaru hanya untuk 2021

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 06 Maret 2021, 10:07 WIB
Athari mengingatkan Pemprov Sumbar dan pemerintah kabupaten/kota, agar benar-benar memberikan perhatian lebih untuk mengatasi masalah...
Ist

Ketua Umum dan Para Mantan Ketua Umum Golkar Jaga Soliditas

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 06 Maret 2021, 09:29 WIB
Airlangga mengatakan dirinya sengaja mengundang secara khusus para mantan Ketua Umum Golkar tersebut sebagai penghormatan atas dedikasi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya