Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MANTAN Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Laksamana Muda (Purn) Soleman B Ponto menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XXI/2023 membenturkan kewenangan KPK dengan Kejaksaan dan TNI lewat Polisi Militer.
Putusan tersebut diketahui memberikan kewenangan bagi KPK untuk mengusut kasus korupsi yang terjadi di ranah militer atau yang melibatkan prajurit TNI sepanjang sesudah ditangani sejak awal oleh lembaga antirasuah tersebut.
Bagi Soleman, putusan MK yang menyatakan bahwa Pasal 42 Undang-Undang (UU) tentang KPK dapat digunakan untuk menangani tindak pidana korupsi lintas yurisdiksi, termasuk yang melibatkan anggota militer jika ditemukan terlebih dahulu oleh KPK, telah memunculkan persoalan besar dalam penegakan hukum.
"Putusan ini menciptakan konflik serius antara KPK, Polisi Militer, dan Kejaksaan, serta melanggar prinsip kompetensi absolut yang dijamin dalam Pasal 24 UUD 1945," katanya lewat keterangan tertulis, Sabtu (30/11).
Menurut Soleman, MK tidak mempertimbangkan keberadaan UU tentang Peradilan Militer, UU tentang Tindak Pidana Korupsi, dan UU tentang Kejaksaan yang dinilainya telah secara rinci mengatur pembagian kewenangan dan yurisdiksi, khususnya mekanisme koneksitas.
Pada UU tentang Kejaksaan, misalnya, telah digariskan bahwa Jaksa Agung merupakan pengendali utama dalam penyelesaian konflik yurisdiksi. Penekanan yang sama juga tertuang dalam UU tentang Tindak Pidana Korupsi yang memberikan kewenangan Jaksa Agung untuk mengoordinasikan penyidikan tindak pidana korupsi lintas yurisdiksi.
"Konflik yurisdiksi yang terjadi akibat putusan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan melemahkan integritas sistem peradilan," pungkasnya. (Tri/M-3)
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Kemudian satu orang lainnya, yang dibawa ke Jakarta pada Sabtu (28/6) pagi, yaitu TOP selaku Kepala Dinas PUPR Prov Sumut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
Budi mengatakan bahwa KPK akan secara proaktif menjalankan kerja pemberantasan korupsi, termasuk mempelajari dokumen dari Menteri UMKM tersebut.
Komandan Pusat Polisi Militer TNI Jenderal Yusri Nuryanto mengatakan, kasus tersebut saat ini ditangani oleh Polisi Militer Daerah Militer (Pomdam) I/Bukit Barisan.
SATUAN Polisi Militer Angkatan Udara (Satpomau ) Lanud Husein Sastranegara, unjuk keterampilan safety riding sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan berkendara
Puluhan pengunjuk rasa Israel bentrok dengan polisi militer setelah sembilan tentara yang diduga menyiksa tahanan Palestina ditahan di fasilitas penahanan Sde Teiman.
Lebih dari 700 peserta dari berbagai kalangan, termasuk Komunitas Senam AW, prajurit, dan warga sekitar, ikut berpartisipasi dalam olahraga bersama tersebut.
KOMANDAN Satuan Polisi Militer (Dansatpom) Lanud Halim Perdanakusuma, Letkol POM Made Oka Darmayasa mengungkap sosok jasad yang ditemukan dalam kondisi terbakar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved