MAJELIS hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menilai materi dari pemohon untuk perkara uji materi perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak jelas atau kabur.
Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Wahiduddin Adams, menyebut pengujian formil dan materiel pemohon tidak diuraikan dengan baik. Kerugian secara konstitusional dari pihak pemohon yang dinilai, dalam gugatan itu, tidak dijelaskan secara jelas kerugian mulai dari spesifik atau hanya potensial semata.
"Coba nanti diuraikan bentuk kerugian itu secara spesifik, aktual, dan potensial, khusus formil. Kemudian redaksional, itu ada kalimat terakhir 'merasa merugikan klien'. Siapa kliennya? Mohon dijelaskan," kata Wahiduddin saat beracara di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, kemarin.
Saat ini, UU KPK hasil revisi belum disahkan dan dimuat dalam lembar negara sehingga Wahiduddin menilai pemohon pun akhirnya dalam hal ini kekurangan bukti.
Selain itu, Wahiduddin menyoroti status pemohon akibat tak disertakannya data lengkap pemohon. Identitas keseluruhan pemohon diperlukan karena pemohon tidak memiliki kuasa hukum khusus, atau seluruhnya bertindak sebagai principle.
Senada, anggota Majelis Hakim MK Enny Nurbaningsih menilai pemohon uji materi perubahan kedua atas UU KPK tidak menunjukkan keseriusan. Hal itu karena jumlah kehadiran pemohon yang tidak sampai setengahnya. Diketahui, jumlah pemohon yang semuanya bersifat principle berjumlah 25 orang. Namun, yang hadir hanya delapan orang.
"Kepada pemohon, ini dalam permohonan ada 25 orang, tapi yang bisa hadir 8, berarti ada 17 yang tidak hadir, sementara di permohonan tidak ada kuasa. Oleh karena itu, sebetulnya yang sungguh-sungguh mengajukan permohonan ini siapa?" tanya Enny kepada pemohon.
Sidang permohonan uji materi itu digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, kemarin pukul 11.00 WIB. Delapan pemohon yang hadir ialah Heru Setyawati, Bachtiar, Netra, Rosi, Sunaryo, Solika, Wiwin Taswin, dan Gozaldi. (Iam/X-6)
