Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Permohonan uji materi itu diajukan para politikus muda dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diwakili Tsamara Amany dan Faldo Maldini.
Tim Advokasi UU KPK menganggap pembentukan UU KPK cacat prosedural akibat banyak anggota DPR yang tidak hadir dan hanya titip absen saat rapat paripurna.
Mahfud mengatakan presiden menghormati proses yang kini berlangsung di MK terkait gugatan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK
Perkara bernomor 57/PUU-XVII/2019 tentang Revisi Kewenangan KPK dan Pemilihan Ketua KPK berlanjut dengan pengucapan putusan pada 28 November 2019.
Hal itu menurut pakar hukum pidana Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji dapat berdampak pada tata kelola kinerja penegakan hukum di Indonesia.
Sebagai pelaksana UU< KPK harusnya menjalin komunikasi dengan lembaga legislasi.
Langkah pimpinan KPK dinilai tidak lazim lantaran menggugat Undang-Undang yang digunakan sebagai acuan dalam menjalankan tugasnya.
Karena Frasa atau sudah/pernah kawin dalam Pasal 1 angka 6 UU No.8 tahun 2015 memungkinkan adanya pemilih yang belum berusia 17 tahun masuk DPT karena berstatus sudah kawin
Menkum dan HAM Yasonna Laoly meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan berlakunya UU KPK
Majelis hakim menyarankan agar pemohon memperjelas gugatan formil dan materiel.
SEJUMLAH politikus muda yang mau berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah pada 2020 memperbaiki permohonan uji aturan batas usia ke Mahkamah Konstitusi (MK), kemarin.
Hasil dari persidangan ini akan disampaikan ke RPH, bagaimana kelanjutan dari perkara, apakah akan diteruskan atau berakhir.
Gugatan terhadap ketentuan mengenai batas usia calon kepala daerah dinilai masih kabur. Pemohon diminta perbaiki hingga 29 Oktober mendatang
Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Wahiduddin Adams, menyebut pengujian formil dan materiel pemohon tidak diuraikan dengan baik.
Pengujian formil dan materil pemohon tidak diuraikan dengan baik. Seperti soal kerugian secara konstitusional dari pemohon, baik secara spesifik maupun potensi kerugian.
Masyarakat yang tidak puas silakan untuk menggugat ke MK setelah UU KPK resmi menjadi lembaran negara paling lambat pada 16 Oktober 2019.
Selain kerugian sebagai pegiat Pancasila, penggugat mendalilkan adanya kerugian konstitusional antargenerasi.
Dalam persidangan, para pemohon ingin mendorong boleh saja calon kepala daerah yang berstatus mantan terpidana kasus korupsi mencalonkan diri kembali.
MENEMPUH jalur judicial review (uji materi) UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau parlemen melakukan legislative review (merevisi kembali) dinilai lebih sehat karena berada di jalur hukum.
Langkah konstitusional, dialogis, dan konstruktif dalam penyelesaian perbedaan pendapat terkait dengan UU KPK agar lebih dikedepankan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved