Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).
Revisi ini disinyalir menjadi cara untuk ‘tukar guling’ agar MK dapat menolak sejumlah pengujian konstitusionalitas yang krusial seperti seperti Revisi UU KPK dan Perppu Penanganan COVID-19.
Penggugat perppu korona diminta memperkaya gugatan dengan membandingkan studi kasus di negara lain
Penggungat hanya khawatir terjadi penyelewngan anggaran. Lantaran terdapat pasal yang menyebut pemerintah tidak dapat dikoreksi dalam melakukan kebijakan stimulus ekonomi.
Sidang perdana dengan agenda pendahuluan itu dapat disaksikan di kanal Youtube Mahkamah Konstitusi RI.
Sidang uji materi Perppu Korona akan dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan proseudur ksehatan penangan pandemi covid-19.
MK telah memutuskan untuk menggelar persidangan secara langsung di Ruang Sidang Pleno MK namun tetap memerhatikan penjarakan fisik (physical distancing).
"Para Pemohon dibatasi kehadirannya paling banyak tiga orang di ruang sidang, yang dapat meliputi Pemohon prinsipal dan kuasa hukum."
Wakil ketua DPR, Sufmi Dasco, mengatakan gugatan atas Perppu tersebut merupakan hal yang sah menurut hukum.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memastikan akan tetap menggelar sidang pengujian undang-undang meskipun tengah menghadapi kondisi pandemi virus korona (covid-19).
MANTAN Penasihat KPK Abdullah Hehamahua menilai Dewan Pengawas (Dewas) KPK tidak takluk terhadap undang-undang, kode etik, SOP, dan peraturan kepegawaian KPK.
Migrant Care meminta MK tolak permohonan Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia karena merugikan buruh migran.
Pembentukan Dewan Pengawas mengacu ke ketentuan UUD 1945 dan Konvensi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.
ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penegasan kedudukan Bawaslu kabupaten/kota.
Sidang ditunda lantaran pihak pemerintah masih meminta tambahan waktu untuk memberikan tanggapan kepada pihak pemohon uji materi UU ITE dan UU Hak Cipta pada sidang berikutnya.
Perkara itu diajukan oleh Ignatius Supriyadi.
Walaupun mendapatkan gaji, anggota KPU tidak punya banyak aktivitas seusai penyelenggaraan pemilu. "Kalau pemilu serentak, 5 tahun, akan terjadi pemborosan tenaga.
MK menerima 250 PHPU Pileg pada 2019. Dari jumlah tersebut, 12 perkara dikabulkan, 97 perkara ditolak, 99 tidak diterima, dan 10 perkara ditolak kembali.
PENGAMAT kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mendorong pihak yang dirugikan dari sebuah kebijakan untuk mengajukan uji materi (judicial review) atas peraturan daerah
Kali ini permohonan diajukan oleh Martinus Butarbutar dan Risef Mario yang berprofesi sebagai pengacara. Permohonan keduanya tercatat dengan nomor registrasi 85/PUU-XVII/2019.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved