Rabu 20 Mei 2020, 16:45 WIB

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kembali Digugat ke Mahkamah Agung

Atalya Puspa | Humaniora
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kembali Digugat ke Mahkamah Agung

Anrtara/Aswaddy Hamid
Pelayanan di kantor BPJS Kesehatan Dumai, Riau

 

KOMUNITAS Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) kembali mendaftarkan uji materiil Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan ke Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Rabu (20/5).

Kuasa Hukum KPCDI Rusdianto Matulatuwa menilai kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tidak memiliki empati yang mampu menyikapi kondisi masyarakat di tengah pandemi covid-19, sehingga menimbulkan ketidakadlian.

Kenaikan tersebut juga dinilainya tidak sesuai dengan pemaknaan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS.

“Bahwa ketika ketidak-adilan berubah menjadi suatu hukum yang dipositifkan maka bagi kami selaku warga negara yang melakukan perlawanan dimuka hukum tentu menjadi sesuatu hal yang diwajibkan, karena apa yang kita lakukan ini untuk mengontrol kebijakan menjadi suatu kebutuhan dan bukanlah karena suatu pilihan semata”, katanya dalam keterangan resmi, Rabu (20/5).

Selain itu, KPCDI pun akan menguji apakah kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini sudah sesuai dengan tingkat perekonomian masyarakat ditengah pandemi covid-19

Baca juga : Jokowi: Riset Harus Bisa Menjawab Tantangan Wabah Covid-19

“Saat ini kan terjadi gelombang PHK (pemutusan hubungan kerja) besar-besaran, tingkat pengganguran juga naik. Daya beli masyarakat juga turun. Harusnya pemerintah mempertimbangan kondisi sosial ekonomi warganya, bukan malah menaikkan iuran secara ugal-ugalan”, ungkapnya.

Rusdianto juga mengingatkan pemerintah yang harusnya mendengarkan pendapat MA bahwa akar masalah yang terabaikan yaitu manajemen atau tata kelola BPJS secara keseluruhan.

“Padahal BPJS sudah berulang kali disuntikkan dana, tapi tetap defisit. Untuk itu perbaiki dulu internal manajemen mereka, kualitas layanan, barulah kita berbicara angka iuran. Karena meski iuran naik tiap tahun, kami pastikan akan tetap defisit selama tidak memperbaiki tata kelola menajemen," tuturnya.

Rusdianto menegaskan, gugatan uji materi kenaikan iuran ini dilakukan untuk menilai apakah kenaikan ini sudah sesuai dengan tanggungjawab BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pesertanya.

“Harus bisa dibuktikan adanya perubahan perbaikan pelayanan, termasuk hak-hak peserta dalam mengakses obat dan pengobatan dengan mudah” pungkasnya. (OL-7)

Baca Juga

ANTARA/Maulana Surya

DPR Usulkan Insentif Bagi Perusahaan Penyedia Vaksin Mandiri

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Senin 25 Januari 2021, 10:04 WIB
Vaksinasi mandiri akan membantu percepatan vaksinasi nasional mencapai 70% populasi. Beban keuangan negara juga bisa...
ANTARA/Fauzan

Ini Alasan Pemerintah Gunakan Genose C19 di Terminal dan Stasiun

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Senin 25 Januari 2021, 09:15 WIB
"Dengan GeNose, calon penumpang bus dan kereta api akan terbantu, mengingat tarif sekali tes hanya sekitar Rp20...
ANTARA/Fauzan

Penumpang Bus Bakal Diperiksa dengan GeNose C19

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Senin 25 Januari 2021, 08:19 WIB
Pemerintah sudah mengakui keakuratan GeNose C19 dalam memeriksa virus korona. Jika hasil positif maka penumpang bus diharamkan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya