Uji Materi UU KPK, Pimpinan KPK Dinilai tak Paham Ketatanegaraan

KOMISI III DPR RI mempertanyakan langkah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengajukan uji materi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Langkah pimpinan KPK dinilai tidak lazim lantaran menggugat Undang-Undang yang digunakan sebagai acuan dalam menjalankan tugasnya.

"Tidak lazim pimpinan lembaga negara melakukan uji materi. Menurut saya itu langkah ketidakpahaman tentang ketatanegaraan," ujar Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/11).

Masinton menilai, aksi pimpinan KPK mengguggat UU KPK hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai aksi yang politis di akhir masa jabatannya sebagai pimpinan KPK.

Pimpinan KPK dianggap tidak paham ketatanegaraan karena menggugat UU yang berkaitan langsung dengan jabatannya sebagai pimpinan KPK.

"Seakan-akan ingin dikenang sebagai pihak yang konsisten terhadap pemerantasan korupsi dengan lakukan uji materi itu. Padahal mereka tidak paham," tuturnya.

Karena sudah diajukan, Masinton menyebut kini ranah tersebut berada di ke-9 hakim MK. DPR tidak akan mencampuri independesi dari para hakim MK.

"Hakim MK yang akan menilai, ini indepedensi hakim-hakim di MK," tuturnya.

Sebelumnya, Tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendaftarkan permohonan uji formil terhadap Undang-Undang KPK Nomor 19 tahun 2019, pada Rabu (20/11) siang.

Tiga pimpinan KPK tersebut antara lain Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.(Ol-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi