UU No 18 Tahun 2017 Lindungi Buruh Migran

MIGRANT Care meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan permohonan Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki), kemarin, dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Gedung MK, Jakarta.

Sidang nomor perkara 83/PUU-XVII/2019 kali ini men-dengarkan keterangan dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Migrant Care.

"Upaya yang dilakukan pihak terkait ialah melindungi para pekerja buruh migran dari perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia yang tidak bertanggung jawab atas penempatan pekerja buruh migran, dan cenderung pada tindak pidana perdagangan manusia," ungkap Victor Santoso Tandiasa, kuasa hukum Migrant Care.

Victor menyatakan hal itu merugikan pihak terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Selain itu, apabila MK mengabulkan permohonan pemohon, pihak terkait akan mengalami kerugian secara langsung, menimbang anggota pihak terkait dari SBMI ialah buruh migran Indonesia yang sudah memulai proses untuk bekerja di luar negeri, atau orang yang sedang aktif bekerja di luar negeri.

"Yang harus dipahami ialah tujuan diundangkannya UU 18/2017 ialah agar negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindung-an bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan," tambahnya.

Selain itu, kata Victor, agar pekerja migran Indonesia terlindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan yang melanggar hak asasi manusia.

Lebih lanjut, pengaturan penempatan pekerja migran Indonesia merupakan upaya mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. (Dmr/P-5)