RUU Pemilu Dibahas Pakai Metode Kodifikasi Mulai 2026

PEMBAHASAN revisi atau Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu akan mulai bergulir pada tahun 2026 setelah Badan Legislasi DPR RI memutuskan RUU tersebut masuk ke Program Legislasi Nasional 2026.

Komisi II DPR RI akan menjadi pihak yang menginisiasi pembahasan itu. Dengan dibahas pada 2026, dewan memiliki waktu yang panjang untuk mempersiapkan penyusunan RUU tersebut.

"Kita akan bisa lebih fokus, kita akan bisa lebih memperbincangkan secara lebih mendalam soal perubahan undang-undang pemilu tersebut,"
kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse, Selasa (7/10).

Baca juga : Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pemilu adalah Kunci

Dia menjelaskan, pihaknya juga memiliki semangat untuk merevisi UU Pemilu dengan memasukkan juga UU Pilkada dan UU Partai Politik. Dengan begitu, menurut dia, UU tersebut juga akan menggunakan metode kodifikasi, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). "Kalau memang kita melakukan perubahan Undang-Undang Pemilu, metode yang direkomendasikan itu adalah kodifikasi," kata dia.

Selain itu, menurut dia, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pemilu adalah satu rezim dengan tidak ada lagi rezim Pilkada. Maka dari itu, dia menilai seluruh revisi UU, baik Pemilu, Pilkada, maupun Partai Politik, perlu masuk ke dalam satu undang-undang saja.

Sebelumnya, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi RUU yang diusulkan oleh Komisi II DPR RI untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

Baca juga : Evaluasi Menyeluruh Undang-Undang Pemilu Mendesak

Adapun dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025 sebelumnya, RUU Pemilu tercatat merupakan usulan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Kini daftar Prioritas untuk 2026 pun sudah disetujui oleh Baleg DPR RI.

"Takutnya nanti belum selesai, atau apa. Semuanya begitu, diluncurkan juga 2026," kata Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (18/9). (Ant/P-2)