Rabu 25 September 2019, 17:07 WIB

Kewenangan Audit Investigatif BPK Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Nur Aivanni | Politik dan Hukum
Kewenangan Audit Investigatif BPK Digugat ke Mahkamah Konstitusi

MI/M. Irfan
Majelis hakim MK sata melakukan sidang uji materi

 

UNDANG-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara diujimaterkani ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 54/PUU-XVII/2019 tersebut diajukan oleh Ahmaf Redi, Muhammad Ilham Hermawan dan Kexia Goutama.

Mereka menguji Pasal 6 ayat (3) UU 15/2006 dan Pasal 4 ayat (1) UU 15/2004. Pasal 6 ayat (3) UU 15/2006  yang menyebutkan bahwa pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Sementara itu, Pasal 4 ayat (1) UU 15/2004 menyebutkan bahwa pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Kuasa Hukum Pemohon Viktor Santoso Tandiasa mengatakan, kerugian konstitusional yang dialami para pemohon adalah tidak adanya kejelasan makna atas frasa "pemeriksaan dengan tujuan tertentu" (PDTT).

Baca juga : Komisi XI DPR Akan Kembali Gelar Uji Kelayakan Calon Anggota BPK

Pasalnya, frasa tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dimana kewenangan yang diberikan kepada BPK adalah kewenangan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Kuasa Hukum Pemohon Aida Mardatillah pun menambahkan jika ada kewenangan lain di luar kedua wewenang konstitusional tersebut, maka kewenangan itu adalah inkonstitusional.

"Karena telah memperluas kewenangan konstitusional yang telah diberikan oleh UUD 1945 secara eksplisit dan limitatif," tambahnya dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (25/9).

Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, majelis hakim meminta para pemohon untuk memperjelas kedudukan hukum dalam permohonannya.

Pada kesempatan tersebut, Arief mempertanyakan bukan kah BPK nantinya akan kesulitan jika kewenangan audit investigatifnya dihilangkan.

Baca juga : Menkeu Hargai Audit BPK

"Saran saya itu masih tetap ada, tapi harus diikuti dengan syarat-syarat tertentu, sehingga tetap ada kepastian hukum. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu bisa dilakukan sepanjang ditemukan adanya indikasi-indikasi penyimpangan dalam pemeriksaan keuangan," jelasnya.

Dengan adanya pemaknaan terhadap frasa pemeriksaan dengan tujuan tertentu tersebut, kata Arief, kewenangan tersebut kemudian tidak bisa disalahgunakan.

"Jadi tidak dihilangkan sama sekali, tapi dimaknai sehingga BPK masih punya alat untuk mengaudit kalau ditemukan adanya indikasi-indikasi penyimpangan dalam penyelenggaraan pelaksanaan keuangan negara," tandasnya. (OL-7)

Baca Juga

Antara

Gaga Muhammad Divonis Hukuman Penjara 4,5 Tahun

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 19 Januari 2022, 10:38 WIB
Terdakwa Gaga Muhammad divonis hukuman penjara selama 4,5 tahun dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu...
Medcom

Polri Sebut Kejahatan Siber Banyak Dilakukan Napi

👤Siti Yona Hukmana 🕔Rabu 19 Januari 2022, 10:00 WIB
Ramadhan mengatakan para tersangka leluasa menggunakan ponsel ataupun alat komunikasi di dalam...
MI/Moh Irfan

Cegah Omikron Merebak, ASN Dilarang Bepergian ke Luar Negeri

👤 Indriyani Astuti 🕔Rabu 19 Januari 2022, 09:18 WIB
Untuk perjalanan dinas, Rini mengatakan hal itu masih dimungkinkan dengan berbagai ketentuan ada aturan yang harus diperhatikan oleh...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya