Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
BANYAK catatan majelis hakim konstitusi yang pimpin Saldi Isra dalam sidang perdana uji materi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilakda yang mengatur soal batas usia calon kepala daerah. Uji materi tersebut diajukan para milenial, Tsamara Amany, 23, Faldo Maldini, 29, Dara Adinda Kesuma Nasution, 24, dan Cakra Yudi Putra, 23. Mereka didampingi kuasa hukum Rian Ernest.
Tsamara dkk menilai Pasal 7 ayat 1 UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal itu menyatakan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah minimal berusia 30 tahun.
Majelis hakim menyarankan pemohon perlu menjelaskan posisi masing-masing terkait dengan kedudukan hukum. Artinya, perlu memberikan basis argumentasi atas persoalan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.
Selain itu, pemohon diminta mengelaborasi kaitan norma yang diujikan dengan berlakunya UU tersebut. Juga, perlu melampirkan bukti pada permohonan mereka.
Saldi menyatakan pemohon perlu menerangkan latar pemohon dalam ranah politik, termasuk berapa lama berafiliasi dengan partai politik, dan langkah konkret yang sudah dilakukan pemohon di bidang politik. Misalnya, Faldo yang maju dalam pilkada Sumbar sudah banyak memajang poster terkait pencalonannya.
"Jika perlu menyebutkan bahwa mereka sebagai warga negara sudah aktif di politik. Apalagi, partai politiknya sebagai peserta pemilu. Bahkan, jika perlu dikemukakan juga bukti-bukti bahwa sudah ada langkah yang dimulai," ujar Saldi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin.
"Beberapa hal mungkin bisa direnungkan bersama, saran-saran dari majelis hakim. Yang paling mendasar apakah iya mau menghilangkan ketentuan umur sama sekali atau mau menentukan umur berapa yang dikehendaki," tambahnya.
Kedudukan hukum
Hakim konstitusi lainnya, I Dewa Gede Palguna, menyampaikan bahwa pemohon tidak perlu menambah dasar hukum dalam permohonan. Namun, perlu mengelaborasi hak konstitusional yang dirugikan UU tersebut serta menjelaskan kedudukan hukum para pemohon.
"Uraian tentang kedudukan hukum jangan dianggap sepele karena tidak dapat menyakinkan mahkamah dan tidak mampu menjelaskan bahwa Anda memiliki kedudukan hukum, maka mahkamah tidak memeriksa pokok permohonan," jelas Palguna.
Adapun hakim konstitusi Wahiduddin Adams mengatakan identitas para pemohon harus diperbaiki. "Pemohon harus menjelaskan satu per satu posisi hukum dari pemohon," ucap Adams.
Para pemohon diberi waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan hingga 29 Oktober 2019 pukul 13.30 WIB. "Itu batas akhir, ya. Kalau bisa diselesaikan lebih cepat lebih baik," pungkas Saldi sebelum menutup sidang.
Kuasa hukum pemohon Rian Erenst mengaku akan mempertimbangkan masukan dari majelis kakim itu. Ia pun mengapresiasi masukan dari para hakim. "Terima kasih, ini masukkan yang sangat konstruktif," ujar Rian seusai sidang. (Zuq/P-3)
Penurunan kepercayaan publik itu merupakan dampak dari putusan kontroversial terkait usia Capres - Cawapres untuk Pemilihan Presiden
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI) mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah naiknya tarif pajak hiburan hingga 75%.
Materi judicial review itu berhubungan dengan desain keserentakan Pilkada Serentak 2024 yang dianggap bermasalah dan melanggar konstitusi.
Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan presiden (pilpres) telah dilayangkan pada 24 Mei lalu, yang memang menjadi tenggat akhir pengajuan permohonan.
Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti merdeka dari intervensi politik dan merdeka untuk menegakkan keadilan (freedom from political interference and freedom to do justice).
NEGARA yang dapat dikatakan memiliki pemerintahan konstitusional ialah negara yang pemerintahannya memperhatikan batasan yang ditentukan konstitusi.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
PEREBUTAN kursi orang nomor satu di Indonesia 2024 diprediksi bakal berlangsung ketat.
Elektabilitas kepala daerah akan meningkat dengan sendirinya apabila mereka mampu menunjukkan kinerja dan prestasi dalam mengendalikan pandemi di daerahnya masing-masing.
Para politisi sudah seharusnya punya tanggung jawab untuk membereskan pandemi covid-19 dulu. Apalagi hingga hari ini terjadi kenaikan eksponensial.
DI tengah penanganan pandemi covid-19 yang belum juga usai, pemberitaan di media massa sudah ramai dengan isu terkait dengan utak-atik calon presiden (capres) yang bakal maju di Pemilu 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved