Selasa 29 Oktober 2019, 06:50 WIB

Hakim Konstitusi Bahas Uji Materi UU KPK

Media Indonesia | Politik dan Hukum
Hakim Konstitusi Bahas Uji Materi UU KPK

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Majelis Hakim MK Wahiduddin Adams (kiri) dan Enny Nurbaningsih.

 

SEBANYAK 22 mahasiswa pascasarjana Universitas Islam As Syafi’iyah yang mengajukan uji materi terhadap revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi melengkapi objek yang sebelumnya dinilai hakim belum ada. Dalam sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan, salah satu pemohon, Wiwin Taswin, mengatakan pihaknya mengajukan pengujian formil UU No 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 30/2002 tentang KPK.

Selain itu, pemohon mengajukan pengujian materiel terhadap Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No 19/2019 tentang Dewan Pengawas terhadap UUD RI 1945. Dewan Pengawas KPK disebutnya berpotensi mengurangi independensi KPK serta akan melemahkan kewenangan KPK.

“Selain mempertegas pengujiannya, kami juga sudah memasukkan mengenai objek yang diuji, yakni UU No 19/2019,” tutur Wiwin di Gedung MK, Jakarta, kemarin.

Pada sidang pendahuluan sebelumnya, hakim konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan objek uji materi revisi UU No 30/2002 tentang KPK belum ada karena belum bernomor.

“Permohonan ini ialah permohonan yang harus jelas ­objeknya, sementara objek yang diajukan belum ada, masih titik-titik di situ,” ujar hakim Enny.   

Dalam mengajukan permohon­an, imbuh hakim Enny, harus terdapat kejelasan objek yang diuji. Pemohon pun tidak dapat menyerahkan kepada MK untuk mengisi nomor undang-undang yang diuji.

Hal itu karena Mahkamah akan kesulitan mempertimbangkan permohonan dengan objek yang tidak jelas, seperti permohon­an para mahasiswa yang masih mencantumkan titik-titik dalam permohonan itu. 

Sementara itu, Ketua MK Anwar Usman menyebutkan permohonan uji materi terhadap revisi UU KPK tersebut akan dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH).

“Hasil dari persidangan ini akan disampaikan ke RPH, bagaimana kelanjutan dari perkara ini, apakah akan diteruskan atau akan berakhir sampai di sini, langsung putusan atau masih dilanjutkan ke sidang pleno dan sebagainya,” katanya. 

Lebih lanjut, Anwar meminta pemohon untuk menunggu pemberitahuan soal kelanjutan persidangan atau langsung putusan. (Ant/P-4)

Baca Juga

Dok. Biro Pers Sekretriat Presiden

Istana Pastikan Pembangunan Ibu Kota Baru tak Hambat Penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi 

👤Andhika Prasetyo 🕔Minggu 23 Januari 2022, 23:00 WIB
Menurutnya, pembangunan infrastruktur selama ini terbukti membawa multiplier-effect bagi pembangunan dan kemajuan ekonomi secara...
Ilustrasi

Pencabutan Laporan Kekerasan Seksual di Serang Perlu DIselidiki Kepolisian 

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 23 Januari 2022, 22:00 WIB
Korps Bhayangkara tidak boleh terpaku pada laporan sebab kekerasan seksual bukan delik...
MI/SUSANTO

Trio Anies-Emil-Ganjar Safari karena Elektabilitas Stagnan

👤Vallentina Chelsy Maharani (Metro TV) 🕔Minggu 23 Januari 2022, 21:58 WIB
TIGA kepala daerah disebut-sebut sering menggelar safari ke sejumlah...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya