Kewenangan Audit Investigatif BPK Digugat

UNDANG-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 54/PUU-XVII/2019 tersebut diajukan Ahmad Redi, Muhammad Ilham Hermawan, dan Kexia Goutama.

Mereka menguji Pasal 6 ayat (3) UU 15/2006 dan Pasal 4 ayat (1) UU 15/2004. Pasal 6 ayat (3) UU 15/2006 menyebutkan bahwa pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Sementara itu, Pasal 4 ayat (1) UU 15/2004 menyebutkan bahwa pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Kuasa hukum pemohon Viktor Santoso Tandiasa mengatakan bahwa kerugian konstitusional yang dialami para pemohon ialah tidak adanya kejelasan makna atas frasa pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). ''Sebab, frasa tersebut bertentangan dengan UUD 1945, yakni kewenangan yang diberikan kepada BPK ialah kewenangan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja,'' kata Viktor.

Kuasa hukum pemohon Aida Mardatillah pun menambahkan jika ada kewenangan lain di luar kedua wewenang konstitusional tersebut, kewenangan itu adalah inkonstitusional. "Karena telah memperluas kewenangan konstitusional yang telah diberikan UUD 1945 secara eksplisit dan limitatif," tambahnya.

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat, majelis hakim meminta para pemohon untuk memperjelas kedudukan hukum dalam permohonannya. Arief mempertanyakan bukankah BPK nantinya akan kesulitan jika kewenangan audit investigatifnya dihilangkan.

"Saran saya itu masih tetap ada, tapi harus diikuti dengan syarat-syarat tertentu, sehingga tetap ada kepastian hukum. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu bisa dilakukan sepanjang ditemukan adanya indikasi-indikasi penyimpangan dalam pemeriksaan keuangan," jelasnya.

Dengan adanya pemaknaan terhadap frasa pemeriksaan dengan tujuan tertentu tersebut, kata Arief, kewenangan tersebut kemudian tidak bisa disalahgunakan. (Nur/P-1)