NEWSTICKER

Berita Terbaru Revisi Hari Ini

Fraksi NasDem Bahas Revisi Perpres No. 33 Tahun 2020
19/8/2016 05:59
Workshop ini diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan berkelanjutan di setiap daerah.
Profesi Dihina Anggota DPR, KAI Desak Revisi UU Advokat
19/8/2016 05:59
PERNYATAAN Dedy Sitorus Anggota DPR RI F-PDIP yang dimuat di medsos diduga pelecehan atau penghinaan kepada profesi advokat. Padahal profesi advokat adalah profesi terhormat
Wacana Revisi UU Pemilu Kembali Berhembus Kencang
19/8/2016 05:59
Setelah sebelumnya disepakati oleh pemerintah dan Komisi II DPR untuk tidak perlu melakukan revisi UU Pemilu.
Perbaikan Tata Kelola Olahraga Nasional, Revisi RUU SKN Jadi Solusi
19/8/2016 05:59
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola olahraga nasional.
Pemerintah Harus Transparan Dalam Revisi UU Nomor 12/2011
19/8/2016 05:59
Pemerintah harus mengedepankan asas kehati-hatian, transparansi, dan partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan lainnya dalam proses revisi undang-undang.
Pasal Penghinaan Presiden dalam Revisi KUHP Tetap Delik Aduan
19/8/2016 05:59
Pada Revisi KUHP, kata Eddy, juga ditambahkan penjelasan bahwa pengaduan harus dilakukan langsung oleh presiden atau wakil presiden. Pengaduan dilakukan secara tertulis.
DPR Pertimbangkan Revisi UU KUHAP agar Lebih Relevan
19/8/2016 05:59
DPR akan mempertimbangkan muatan materi untuk merevisi Undang-Undang No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar lebih relevan dengan undang-undang yang dibuat setelah UU KUHAP..
DPR dari Fraksi PPP Usulkan Revisi Terbatas UU Kepolisian
19/8/2016 05:59
Achmad Baidowi mengusulkan revisi terbatas Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, dengan tujuan agar berjalan reformasi dan penguatan kelembagaan institusi.
Rencana Revisi UU IKN Diharap tidak Tabrak UU Agraria
19/8/2016 05:59
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan alasan revisi UU IKN salah satunya untuk mengakomodasi keinginan investor.
Masyarakat Sipil Dorong Revisi UU KUHAP Segera Diwujudkan
19/8/2016 05:59
Masyarakat sipil memandang revisi terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu segera dilakukan.
Tiga Organisasi Pemerintahan Desa Ancam Demo Jika Tuntutan Tak Dipenuhi
19/8/2016 05:59
TIGA asosiasi pemerintahan desa mengancam akan melakukan demo besar-besaran jika revisi UU Desa soal perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak segera direalisasikan.
Terdakwa Indosurya Bebas, Pemerintah Revisi UU Koperasi
19/8/2016 05:59
"Kita mohon pengertian kepada DPR, kita akan merivisi Undang-Undang (UU) Koperasi,"
Ungkap Penyebab Mafia Tanah Sulit Diberantas, Junimart Girsang Desak Permen ATR-BPN No 21 Tahun 2020 Direvisi
19/8/2016 05:59
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, itu lantas mengungkap salah satu contoh pasal di dalam Permen tersebut yang selama ini menjadi alat bagi para mafia tanah dalam menjalankan aksinya.
Peraturan KPU Direvisi, Aktivis: Perjuangan Perempuan di Parlemen Tak Boleh Berhenti
19/8/2016 05:59
Dengan besarnya keterwakilan perempuan di parlemen perjuangan-perjuangan aspirasi kaum perempuan mendapatkan tempat dalam proses legislasi dan perjuangan kebijakan.
Komisi II DPR Setujui Revisi UU IKN Dibawa ke Paripurna
19/8/2016 05:59
MAYORITAS fraksi setuju dengan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Persetujuan itu diambil dalam rapat kerja Komisi II dengan pemerintah.
Baleg Setujui Revisi UU Kejaksaan Jadi Usul Inisiatif DPR
19/8/2016 05:59
Diketahui, delapan Fraksi di DPR RI menyetujui perubahan kedua UU Kejaksaan, sementara Fraksi PKS menolak revisi tersebut.
Revisi UU MK Harus Penuhi Ketentuan UU
19/8/2016 05:59
Pakar hukum tata negara Universitas Sriwijaya Febrian menjelaskan ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Hindari Potensi Konflik Kepentingan, Revisi UU Pilkada Harus Dilakukan Usai Pilkada
19/8/2016 05:59
PENGAMAT politik Prof Lili Romli mengatakan rencana DPR untuk merevisi UU Pilkada tidak tepat dilakukan saat ini. UU tersebut sebaiknya direvisi pasca Pilkada bersamaan dengan UU Pemilu
Wacana Revisi UU MD3 Dinilai untuk Mengebiri Kekuatan PDIP
19/8/2016 05:59
PENDIRI lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio menilai munculnya wacana revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) untuk mengebiri kekuatan PDIP.
Revisi UU MD3 Masuk Prolegnas 2024
19/8/2016 05:59
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku akan mengecek terlebih dahulu perihal rencana revisi UU MD3. Ia menilai revisi tersebut dalam rangka meningkatkan kerja di parlemen.