Selasa 06 April 2021, 13:02 WIB

Berkaca Vonis Joko Tjandra, ICW Desak Revisi UU Tipikor

 Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Berkaca Vonis Joko Tjandra, ICW Desak Revisi UU Tipikor

Dok.MI
Peneliti ICW (Indonesia Corruption Watch) Kurnia Ramadhana.

 

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah dan DPR segera mengubah Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Tujuannya untuk menghentikan vonsi ringan pada pelaku korupsi, teranyar putusan 4 tahun 6 bulan pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Djoko Soegiarto Tjandra.

Djoko Tjandra terbukti menyuap mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Kabiro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri Brigjen Prasetijo Utomo untuk mengurus penghapusan namanya dari Daftar Pencarian Orang (DPO).

Djoko Tjandra juga terbukti memberikan suap kepada mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari melalui pengusaha Andi Irfan Jaya terkait pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung.

"ICW mengusulkan agar ke depan, pembentuk UU segera merevisi UU Tipikor," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (6/4).

Ia mengatakan, polemik yang muncul dari vonis Djoko Tjandra ada pada regulasi pemberantasan korupsi. Hal ini lantaran, pasal yang mengatur tentang pemberi suap hanya dapat diganjar hukuman maksimal lima tahun penjara.

Padahal, model kejahatan yang dilakukan oleh Djoko Tjandra layak untuk dijatuhi vonis seumur hidup. Hal ini penting untuk menimbulkan efek jera terhadap pihak-pihak yang melakukan tindak pidana serupa seperti Djoko Tjandra.

"Setidaknya untuk mengakomodir Pasal pemberi suap kepada penegak hukum seperti jaksa atau polisi agar diatur secara khusus. Misalnya memasukkan pidana penjara maksimal seumur hidup," ungkapnya.

Kurnia menegaskan, Djoko Tjandra laik untuk dijatuhi hukuman seumur hidup. Selain telah menyuap aparat penegak hukum, Joko Tjandra telah melarikan diri dari proses hukum.

"Bahkan, tindakan Djoko Tjandra yang dengan mudah memasuki wilayah Indonesia untuk mengurus pendaftaran Peninjauan Kembali ke Pengadilan telah meruntuhkan wajah penegakan hukum Indonesia," pungkasnya. (Cah/OL-09)

Baca Juga

Dok.MI/Youtube

Kejagung Ajukan Pencegahan Surya Darmadi ke Luar Negeri

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 11 Agustus 2022, 18:47 WIB
Surya merupakan tersangka kasus korupsi dan pencucian uang terkait penguasaan lahan kelapa sawit yang diusut Jaksa Agung Muda Bidang Tindak...
DOK propampresisi.polri.go.id.

Apa itu Divisi Propam Polri? Ini Sejarah, Tugas, dan Kewajibannya

👤Meilani Teniwut 🕔Kamis 11 Agustus 2022, 18:23 WIB
Lantas, apa yang dimaksud dengan Propam? Apa saja tugas dan sejarahnya? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu, simak...
MI/Moh. Irfan

Belum Lama Muncul, PKR Targetkan Masuk 5 Besar Parpol

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 11 Agustus 2022, 17:05 WIB
Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) menjadi partai politik ke-23 yang telah menyerahkan dokumen pendaftaran peserta Pemilu 2024 ke KPU...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya