Berita Terbaru Undang-Undang Hari Ini

Transformasi Kualitas Kebijakan di Indonesia: Quo Vadis Kebijakan Pemerintah?

INDONESIA sebagai negara demokrasi terus berupaya menjalankan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berpihak kepada rakyat.

Tanpa UU AI, Indonesia Hanya Jadi Konsumen Teknologi

Jika regulasi ini terus ditunda, Indonesia akan semakin tertinggal dan hanya menjadi pasar konsumen teknologi AI dari luar.

Kritik Habiburokhman soal MK yang Sering Batalkan UU Dibantah Titi Anggraini

"MK sekadar menegaskan bahwa meski DPR dan pemerintah memiliki kewenangan membentuk undang-undang, tapi prosedurnya tidak bisa mengabaikan keterlibatan rakyat,"

Cegah Sengketa, Komisi II DPR Siap Bahas UU Terkait Batas Wilayah

KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pihaknya siap membahas kembali terkait batas wilayah di seluruh Indonesia bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Akademisi Sebut Tata Kelola Zakat dari Baznas Tidak Salahi Aturan

Zakat adalah kewajiban privat yang pengelolaannya membutuhkan regulasi publik.

Proses Legislasi Kerap Abaikan Partisipasi Publik, UU P3 Digugat ke MK

Pemohon juga menyoroti tren legislasi yang semakin mengabaikan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Ide Prabowo Soal Maafkan Koruptor Butuh Revisi Undang-Undang

Tersangka maupun terdakwa kasus korupsi tetap akan diproses hukum meski mengembalikan hasil korupsinya. 

Brasil Sahkan UU Larang Siswa Bawa Ponsel ke Sekolah

Aturan tersebut mengecualikan situasi tertentu di antaranya saat situasi darurat, untuk tujuan akademis serta upaya untuk memastikan aksesibilitas.

Presiden Prabowo Subianto Teken UU Perubahan Nomenklatur Jabatan Daerah Khusus Jakarta

Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan nomenklatur jabatan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pasca-Pilkada 2024.

Prabowo Tegaskan Penerapan PPN 12 Persen hanya untuk Barang Mewah

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan akan memberlakukan pemungutan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% untuk barang atau jasa yang berkategori mewah

Aturan Hukum Penting di Indonesia untuk Melindungi Perempuan dari Kekerasan

Untuk melindungi perempuan dari kekerasan, Indonesia memiliki sejumlah undang-undang penting, seperti UUD 1945, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ini Pentingnya Penggunaan RIA dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Dengan menggunakan RIA, proses pembuatan kebijakan akan lebih transparan dan berbasis bukti, yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi regulasi yang dihasilkan.

Knesset Loloskan Aturan Deportasi Keluarga dari Anggotanya yang Serang Israel

Undang-undang baru disahkan Knesset yang mengizinkan deportasi keluarga yang anggotanya melakukan serangan terhadap pasukan dan pemukim Israel.

Ini 6 Fungsi Perpusnas Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Dari data Perpusnas, manuskrip di Indonesia ada sekitar 120 ribu. Tetapi yang sudah tersimpan di Perpusnas baru sekitar 12 ribuan saja atau sekitar 10%.

Badan PBB untuk Pengungsi Palestina Dilarang Beroperasi di Israel

BADAN PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) akhirnya dilarang beroperasi di Israel.

Ketua PBNU: Kualitas Pendidikan Pesantren Harus Ditingkatkan

Menurutnya pengelola pesantren tidak mungkin memikirkan satu ruang yang terbatas tanpa mempertimbangkan kaitannya dengan konteks yang keseluruhan.

Pelaku Usaha Desak Pemerintah Berlakukan Wajib Sertifikasi Halal

Pelaku usaha yang melanggar kewajiban sertifikasi halal dapat dikenakan sanksi seperti penarikan barang dari peredaran, pembekuan operasional hingga denda Rp2 miliar.

DPR Diingatkan untuk Lebih Cermat Lahirkan UU

Kinerja DPR tidak bisa diukur dengan jumlah UU yang dihasilkan.

Ketimbang Buat UU, DPR Disarankan Perbanyak Edukasi Masyarakat

Saat ini banyak UU yang dihasilkan oleh DPR. Namun, masyarakat belum tentu mengetahui dan menjalankan UU yang ada.

Meutya Hafid Targetkan Lebih Banyak Undang-Undang yang Dihasilkan DPR Lima Tahun ke Depan

POLITIKUS Partai Golkar dan anggota DPR RI periode 2024–2029 Meutya Hafid menargetkan akan memperbanyak Undang-Undang yang dihasilkan dalam lima tahun ke depan.

Menolak Desukarnoisasi Tahap Tiga

Serakahnomics dan Kembali ke Jalan Konstitusi Ekonomi

3 Juta Rumah, BUMN Perumahan, dan Peran Pengembang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia