Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PEMERINTAH membentuk tim khusus terkait Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Langkah ini merespon kegundahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) UU ITE.
"Pemerintah membentuk 2 tim," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Platte, Jumat (19/2).
Tim pertama yang dibentuk yaitu Tim Revisi UU ITE. Namun, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem itu tidak dijelaskan secara rinci tugas dari tim ini.
Tim kedua yaitu Tim Pedoman Tafsir. Tim ini menyusun ketentuan yang akan menjadi pegangan aparat penegak hukum mengimplementasikan kedua ketentuan yang dikenal dengan pasal karet tersebut.
Baca juga : Kasus Bansos, KPK Panggil Hotma Sitompul Hingga Politisi PDIP
"Tim Pedoman Tafsir untuk pegangan APH ( Aparat Penegak Hukum)," ujar dia.
Wacana Revisi UU ITE mengemuka setelah Presiden Jokowi mengeluhkan keberadaan pasal karet di UU ITE. RI 1 ingin kedua pasal tersebut dihapus karena menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.
Respon tersebut disambut baik oleh sejumlah pihak, terutama DPR. Mayoritas fraksi mendukung keinginan yang disampaikan oleh Jokowi saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Februari 2021. (OL-2)
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut terjadi pengondisian pemenang tender pengadaan barang dan jasa pengelolaan antara pihak Kemenkominfo.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Proses registrasi izin kunjungan jurnalistik yang saat ini berlaku masih dijalankan secara manual dan belum memiliki standar khusus.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
Pemblokiran sementara terhadap archive.org dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum atas temuan konten yang melanggar UU ITE.
Saksi menyerahkan 16 barang bukti dalam pemeriksaan untuk memperkuat laporan penghasutan dugaan Ijazah palsu Jokowi
Mahasiswi ITB dijerat dengan Pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena membuat meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghormati hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan UU ITE
Penegasan yang dilakukan MK terkait penghinaan dalam UU ITE berdampak pada kebutuhan untuk meninjau ulang aturan penghinaan terhadap presiden
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved