NEWSTICKER

Berita Terbaru Revisi Hari Ini

Pengamat: Revisi UU MD3 Sulit Bergulir
19/8/2016 05:59
Revisi UU MD3 yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024 dinilai sulit bergulir.
KPU Dukung Wacana Revisi UU Pemilu
19/8/2016 05:59
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mendukung tiap inisiatif perbaikan Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu.
RUU Penyiaran Dikritik, DPR Sebut Jadi Masukan untuk Menyempurnakan
19/8/2016 05:59
Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran mendapat kritik tajam dari berbagai pegiat jurnalistik dan peneliti media.
RUU MK Bakal Dibawa ke Paripurna, Ini Tanggapan Mahkamah Konstitusi
19/8/2016 05:59
RUU perubahan keempat tentang Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi UU. Kesepakatan itu terjadi antara Komisi III DPR dan pemerintah
Dapat Dukungan Fraksi, Baleg Prioritaskan Revisi UU Kementerian Negara
19/8/2016 05:59
Para anggota Baleg mendukung bahwa sistem presidensial harus diserahkan sepenuhnya kepada presiden, khususnya soal kementerian.
Revisi UU Penyiaran Dinilai Bermasalah Ancam Rusak Agenda Demokrasi
19/8/2016 05:59
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dinilai problematik. Perubahan beleid itu merusak kebebasan pers hingga agenda-agenda demokrasi.
Revisi UU MK Harus Dicegah karena Argumentasi Asas Kebutuhannya Lemah
19/8/2016 05:59
Para ahli, akademisi serta masyarakat sipil diminta untuk mengawal dan mencegah pengesahan RUU MK. Karena revisi undang-undang tersebut lemah argumentasi asas kebutuhannya
Puan Buka Suara soal Revisi UU MK dan UU Penyiaran
19/8/2016 05:59
Puan buka suara soal revisi UU MK dan UU Penyiaran
Revisi UU TNI Dikritik, DPR Diminta Libatkan Masyarakat
19/8/2016 05:59
Pelibatan masyarakat sangat penting, apalagi dalam revisi UU TNI. Sebab, ada kekhawatiran munculnya dwifungsi ABRI seperti saat Orde Baru.
Said Abdullah PDIP: Tidak akan Ada Revisi terhadap UU MD3
19/8/2016 05:59
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Said Abdullah mengusulkan revisi UU MD3
Istana Ingatkan Aksi Protes Tidak Ganggu Roda Ekonomi
19/8/2016 05:59
Istana mengingatkan agar semua pihak tetap harus menjaga kondusifitas agar kepentingan publik dan roda ekonomi tidak terganggu.
Komnas HAM Sesalkan Penangkapan 159 Peserta Unjuk Rasa Kemarin
19/8/2016 05:59
Komnas HAM menyesalkan cara pembubaran aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. Aparat membubarkan massa dengan gas air mata dan pemukulan.
Aturan Holding BUMN Perlu Masuk dalam Revisi UU BUMN
09/8/2016 14:11
Kementerian BUMN sedang mempersiapkan kehadiran dashboard BUMN.
Apindo Minta Perbaikan UU Cipta Kerja Secepatnya Demi Kebaikan Bersama
09/8/2016 14:11
PEMERINTAH dan DPR diminta menyelesaikan perbaikan Undang Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja sesegera mungkin.
Masyarakat Tolak Rencana Pemerintah Revisi PP 109/2012
09/8/2016 14:11
Hingga saat ini belum pernah ada kajian akademis dan belum melibatkan berbagi kelompok yang ada di masyarakat, termasuk kelompok masyarakat pelaku industri hasil tembakau.
Revisi Perpres 191/2014 Penting untuk Jamin BBM Subsidi Tepat Sasaran
09/8/2016 14:11
PEMBATASAN pembelian BBM bersubsidi merupakan sesuatu yang penting untuk direalisasikan. Salah satu caranya adalah merevisi Perpres No:191/2014.
Revisi UU Migas Harus Segera Diselesaikan untuk Kepastian Hukum dan Investasi
09/8/2016 14:11
Komisi VII DPR RI berharap Revisi Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) dapat memberikan kepastian hukum dan menarik minat investasi di hulu migas.
ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Asia dan Pasifik
09/8/2016 14:11
ASIAN Development Bank (ADB) menurunkan proyeksinya terhadap pertumbuhan ekonomi untuk kawasan Asia dan Pasifik yang sedang berkembang di tengah memburuknya kondisi global.
Revisi UU Perkoperasian Jalan Cegah Kejahatan Koperasi
09/8/2016 14:11
Teten Masduki mengungkapkan saat ini, dengan peraturan perundangan yang ada, pengawasan terhadap badan usaha tersebut sama sekali tidak bisa dilakukan.
Aturan Baru Devisa Hasil Ekspor Ditargetkan Berlaku Mulai Juli 2023
09/8/2016 14:11
ATURAN baru mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE) diharapkan mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2023. Pembahasan revisi Peraturan Pemerintah 1/2019 juga disebut berjalan dengan baik.