Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
DPR akan melakukan konsinyering dan membuat kajian. Karena revisi UU Pemilu menjadi inisiatif DPR, akan diputus dalam bentuk panja atau pansus.
Konsultan dan peneliti kesehatan Irma Hidayana, mengingatkan BPOM agar hati-hati melakukan revisi peraturan terkait Pengawasan Periklanan Pangan Olahan.
Peserta demonstrasi tersebut merupakan perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia
DPR melalui Badan Legislasi (Baleg) terus melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Aksi yang didominasi oleh mahasiswi tersebut tampak kompak mengenakan kain batik dan pakaian berwarna merah bertuliskan 'Save KPK'.
Pimpinan KPK diharapkan tidak berputus asa karena proses revisi di DPR baru dimulai KPK memiliki ruang untuk memberikan masukan kepada dewan juga pemerintah
Ngabalin meminta pimpinan KPK bersabar karena mereka akan diundang untuk dimintai masukkan terkait dengan pembahasan revisi UU KPK antara pemerintah dan DPR.
Presiden ingin KPK tetap lebih kuat dibandingkan dengan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi
Bagi Jokowi, KPK perlu lembaga pengawas seperti juga lembaga negara yang lain. Anggota dewan pengawas ini diambil dari tokoh masyarakat, akademisi ataupun pegiat antikorupsi
Pembahasan RUU KPK bisa lebih cepat diselesaikan jika dinamika politik antara pemerintah dan DPR tidak tinggi
Revisi UU MD3 akan diselesaikan pada periode DPR RI saat ini karena hanya akan dibahas satu pasal saja
Jokowi tidak mau ada pembatasan-pembatasan yang tak perlu dalam revisi yang membuat independensi KPK terganggu.
Harus ada transparansi dalam melakukan pembahasan terhadap revisi Undang-Undang KPK. Jangan sampai ada yang memiliki kepentingan soal ini.
Mereka menuntut DPR untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tetang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Presidium Jaringan aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) Willy Prakarsa menyatakan mendukung revisi UU KPK .
KPK berharap pemerintah mengeluarkan keputusan didasarkan pertimbangan yang matang.
Revisi dilakukan agar setiap pasal tidak disalahgunakan pengemban undang-undang
Kelompok yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Cinta KPK menyatakan mendukung rencana revisi UU KPK yang disepakati DPR RI.
Petisi yang diberi judul 'Indonesia Bersih, Presiden Tolak Revisi UU KPK!' sudah ditandatangani sebanyak 19.955 orang.
Persoalan dan modus korupsi semakin berkembang sehingga dikhawatirkan undang-undangnya ketinggalan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved