Pemerintah Akan Pelajari Revisi UU KPK, Ini Respons KPK

PRESIDEN Joko Widodo meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk mempelajari naskah revisi UU KPK yang diusulkan DPR. Presiden meminta ada kajian mendalam terhadap draf revisi UU KPK sebelum pemerintah memberikan tanggapan resmi ke DPR.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya menghormati perintah Presiden yang meminta Menkumham mempelajari draf RUU KPK inisiatif DPR tersebut. KPK berharap pemerintah mengeluarkan keputusan didasarkan pertimbangan yang matang.

"Kami berharap perintah Presiden tersebut bisa dijalankan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada kesimpulan-kesimpulan yang prematur apalagi ada klaim dan tuduhan dari sejumlah politisi seolah-olah Presiden sudah menyetujui RUU KPK inisiatif DPR tersebut," kata Febri di Jakarta, Senin (9/9).

Hingga saat ini, Presiden belum menerbitkan surat ke DPR untuk membahas lebih lanjut RUU tersebut. Sementara itu, terjadi penolakan di kalangan masyarakat atas rencana DPR mengubah UU KPK tersebut.

Berbagai kalangan masyarakat, mulai dari puluhan guru besar serta ribuan dosen di berbagai universitas, pemuka agama hingga masyarakat sipil menolak inisiatif DPR merevisi UU KPK.

"Penolakan publik atas revisi UU KPK tersebut tentu bukan tanpa alasan. Jika revisi terjadi maka bukan tidak mungkin KPK akan lumpuh dan kemudian mati," pungkasnya. (OL-6)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Astri Novaria