Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PRESIDEN Joko Widodo meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk mempelajari naskah revisi UU KPK yang diusulkan DPR. Presiden meminta ada kajian mendalam terhadap draf revisi UU KPK sebelum pemerintah memberikan tanggapan resmi ke DPR.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya menghormati perintah Presiden yang meminta Menkumham mempelajari draf RUU KPK inisiatif DPR tersebut. KPK berharap pemerintah mengeluarkan keputusan didasarkan pertimbangan yang matang.
Baca juga: Jelang Fit and Proper Test di DPR RI, Firli Optimistis Lolos
"Kami berharap perintah Presiden tersebut bisa dijalankan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada kesimpulan-kesimpulan yang prematur apalagi ada klaim dan tuduhan dari sejumlah politisi seolah-olah Presiden sudah menyetujui RUU KPK inisiatif DPR tersebut," kata Febri di Jakarta, Senin (9/9).
Hingga saat ini, Presiden belum menerbitkan surat ke DPR untuk membahas lebih lanjut RUU tersebut. Sementara itu, terjadi penolakan di kalangan masyarakat atas rencana DPR mengubah UU KPK tersebut.
Berbagai kalangan masyarakat, mulai dari puluhan guru besar serta ribuan dosen di berbagai universitas, pemuka agama hingga masyarakat sipil menolak inisiatif DPR merevisi UU KPK.
"Penolakan publik atas revisi UU KPK tersebut tentu bukan tanpa alasan. Jika revisi terjadi maka bukan tidak mungkin KPK akan lumpuh dan kemudian mati," pungkasnya. (OL-6)
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
RUU BPIP dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menjadi usulan Komisi XIII DPR RI.
Parlemen mengesahkan RUU yang mengusulkan penyelidikan penasihat khusus terhadap Presiden Yoon Suk-yeol atas kegagalan darurat militer.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved