Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD membentuk dua tim kajian Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Salah satu tugasnya ialah mendalami pasal karet yang dikeluhkan masyarakat. "Sekarang ini Kemenko Polhukam telah membentuk dua tim," ujar Mahfud dalam keterangan resmi, Jumat (19/2) malam.
Menurutnya, tim pertama bertugas membentuk interpretasi UU ITE yang lebih teknis. Tugas lainnya ialah membuat kriteria implementasi dari pasal yang dianggap pasal karet.
Baca juga: Presiden Buka Ruang Masukan untuk Revisi UU ITE
Adapun tim pertama akan dipimpin Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. "Tim yang kedua adalah tim rencana revisi UU ITE. Ada gugatan UU ini karena mengandung pasal karet, diskriminatif dan membahayakan demokrasi," imbuh Mahfud.
Mahfud juga akan mendiskusikan dan mengundang pakar untuk mengetahui ketentuan yang dianggap pasal karet dan diskriminatif secara terbuka.
"Kita juga akan mendengar DPR. Karena ada anggota DPR yang tidak setuju UU ITE ini direvisi. Selanjutnya, dua tim akan bekerja pada Senin besok," tutupnya.(OL-11)
Roy Suryo CS ajukan perbaikan gugatan di MK. Refly Harun minta riset dan kritik publik terhadap pejabat negara tidak dipidana guna hindari efek ketakutan hukum.
Hakim MK Saldi Isra menegaskan uji materiil KUHP dan UU ITE tidak boleh bertumpu pada kasus konkret Roy Suryo dkk. Permohonan dinilai masih lemah secara konstitusional.
Penerapan pasal-pasal tersebut terhadap kliennya justru melanggar hak konstitusional warga negara, terutama kebebasan berekspresi dan hak memperoleh informasi.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Kloter berikutnya batal berangkat karena Putriana membatalkan kerja sama dengan salah satu biro perjalanan.
UU ITE 2024 tidak menghapus sanksi pidana bagi penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Regulasi baru justru memperjelas batasan jenis kebohongan digital
Tingginya ongkos kontestasi memaksa para kandidat terjebak dalam pusaran return of investment atau upaya pengembalian modal
Kodifikasi memungkinkan pembahasan yang lebih fokus dan substansial terhadap prinsip-prinsip dasar pemilu yang demokratis, inklusif, dan adil.
Pengesahan revisi kebijakan energi nasional perlu dipercepat
FSGI mengatakan pelajar yang ikut dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI untuk menolak revisi Undang-Undang No.10/2016 tentang Pilkada, berhak mendapat perlindungan.
Polisi menangkap 301 orang terkait aksi unjuk rasa revisi Undang-Undang Pilkada yang berakhir ricuh kemarin. Saat ini 112 orang di antaranya sudah dipulangkan.
KPAI mencatat ada tujuh anak yang diamankan di Polda Metro Jaya dan 78 anak diamankan di Polres Jakarta Barat, usai aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi UU Pilkada.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved