Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD membentuk dua tim kajian Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Salah satu tugasnya ialah mendalami pasal karet yang dikeluhkan masyarakat. "Sekarang ini Kemenko Polhukam telah membentuk dua tim," ujar Mahfud dalam keterangan resmi, Jumat (19/2) malam.
Menurutnya, tim pertama bertugas membentuk interpretasi UU ITE yang lebih teknis. Tugas lainnya ialah membuat kriteria implementasi dari pasal yang dianggap pasal karet.
Baca juga: Presiden Buka Ruang Masukan untuk Revisi UU ITE
Adapun tim pertama akan dipimpin Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. "Tim yang kedua adalah tim rencana revisi UU ITE. Ada gugatan UU ini karena mengandung pasal karet, diskriminatif dan membahayakan demokrasi," imbuh Mahfud.
Mahfud juga akan mendiskusikan dan mengundang pakar untuk mengetahui ketentuan yang dianggap pasal karet dan diskriminatif secara terbuka.
"Kita juga akan mendengar DPR. Karena ada anggota DPR yang tidak setuju UU ITE ini direvisi. Selanjutnya, dua tim akan bekerja pada Senin besok," tutupnya.(OL-11)
Pemblokiran sementara terhadap archive.org dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum atas temuan konten yang melanggar UU ITE.
Saksi menyerahkan 16 barang bukti dalam pemeriksaan untuk memperkuat laporan penghasutan dugaan Ijazah palsu Jokowi
Mahasiswi ITB dijerat dengan Pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena membuat meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghormati hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan UU ITE
Penegasan yang dilakukan MK terkait penghinaan dalam UU ITE berdampak pada kebutuhan untuk meninjau ulang aturan penghinaan terhadap presiden
Pengesahan revisi kebijakan energi nasional perlu dipercepat
FSGI mengatakan pelajar yang ikut dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI untuk menolak revisi Undang-Undang No.10/2016 tentang Pilkada, berhak mendapat perlindungan.
Polisi menangkap 301 orang terkait aksi unjuk rasa revisi Undang-Undang Pilkada yang berakhir ricuh kemarin. Saat ini 112 orang di antaranya sudah dipulangkan.
KPAI mencatat ada tujuh anak yang diamankan di Polda Metro Jaya dan 78 anak diamankan di Polres Jakarta Barat, usai aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi UU Pilkada.
Komnas HAM menyesalkan cara pembubaran aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. Aparat membubarkan massa dengan gas air mata dan pemukulan.
Istana mengingatkan agar semua pihak tetap harus menjaga kondusifitas agar kepentingan publik dan roda ekonomi tidak terganggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved