Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
TARGET bauran energi berdasarkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) 2025 sulit tercapai karena sumber energi fosil masih mendominasi. Oleh karena itu, perlu diupayakan secara cepat agar terbit revisi KEN yang baru.
Feiral Rizky Batubara, Praktisi Investasi & Pemerhati Ketahanan Energi mengatakan, sumber energi fosil adalah sumber energi yang paling populer digunakan pada seratusan tahun terakhir. Kedepan Energi Baru dan Terbukan (EBT) akan menggantikan dominasi energi fosil. Namun, hal ini perlu Kebijakan Energi Nansional yang pro kepada transisi energi agar dapat terlaksana.
"Sulit tercapainya target KEN tahun depan. Oleh karena itu perlu disahkannya Kebijakan Energi terbaru secepatnya," kata Feiral, dikutip Minggu (25/8).
Baca juga : Dewan Energi Nasional dan PT ThorCon Power Indonesia Gelar FGD Penyusunan Proposal PLTN Pertama di Indonesia
Dirinya menambahkan bahwa saat ini dengan melihat pembangkit listrik di dunia sudah mulai transisi ke energi terbarukan. Meskipun secara mayoritas masih disumbang oleh energi fosil, dimana sekitar 35,7% disumbang dari Batu Bara, sekitar 25% dari Gas Alam dan fosil lain. Sumber energi sisanya sudah mulai ditopang oleh energi terbarukan, antara lain Air dari yang terbesar lalu diikuti dengan Nuklir, Angin, Matahari, Bio energi, dan lainnya.
"Sampai kapan kita mau membiarkan implementasi transisi energi ke EBT tarik ulur seperti sekarang ini? Apabila kita mengengok ke beberapa negara tetangga lain disekitar kita, ada Jepang yang telah mengimplementasikan Honeycomb wind lense turbine, China dengan araticial sun nuclear fusion reactor, Malaysia dengan solar project Mudajaya, dan Thailand dengan powerhouse of Srinagarind hydropower plant & Kwai Yai river," Feiral menabahkan
Selain itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, telah menyatakan bahwa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Suralaya di Cilegon, Banten akan ditutup. Oleh karena itu, perlu ada pembangkit listrik dari EBT yang masif dan berkapasitas besar.
Baca juga : DEN: Cadangan Penyangga Energi RI Butuh Dana Rp50 Triliun
"Hal ini akan mengakibatkan terganggunya ekonomi, pertahanan, keamanan dan sendi-sendi peradaban ini. Sumber EBT yang dirasakan mampu berdaya besar adalah geothermal, air dan nuklir. Karena geothermal dan air lokasinya jauh dari pengguna, intermiten, dan tergantung dari kondisi alam, sebaiknya pemerintah tidak menjadikan nuklir sebagai energi terakhir. Karena sumber energi ini menghasilkan energi yang murah, bersih dan kontinyuitasnya tinggi," pungkas pria berkaca mata ini.
Menurutnya, perubahan harus dimulai dari sekarang dengan menghadapi risiko kegagalan, keuntungan finansial yang relatif lebih sedikit untuk saat ini, guna meraih tujuan yang jauh lebih besar serta bermanfaat untuk jangka panjang untuk anak cucu kita. Selain itu, penerbitan greenbond serta transaksi di bursa karbon menjadi salah satu dari mekanisme yang dapat merangsang geliat green economy.
"Tentunya kebijakan-kebijakan pendukung dari Pemerintah tetap akan selalu dibutuhkan sebagai landasan yang akan sangat efektif dalam mensimulasi pergerakan ekonomi serta pemodalan kearah yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan," tutup Feiral. (Z-8)
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menyelenggarakan program Pelatihan Teknisi Konversi dan Pemeliharaan Kendaraan Bahan Bakar Gas (BBG).
PT Mitra Murni Perkasa (MMP), anak usaha MMS Solution dan bagian dari MMS Group Indonesia (MMSGI), resmi memasuki tahap Power On untuk smelter nikel matte high grade.
Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), sebagai subholding dari PT Pertamina menyatakan keinginan untuk mengembangkan PLTN di Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto memproyeksikan Indonesia bakal swasembada energi dalam waktu lima tahun mendatang.
Ketahanan energi merupakan salah satu prioritas utama dalam visi pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan.
PT Pertamina International Shipping (PIS) dan PT PAL Indonesia siap berkolaborasi untuk memajukan industri maritim nasional sekaligus mendukung rencana penguatan armada.
FSGI mengatakan pelajar yang ikut dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI untuk menolak revisi Undang-Undang No.10/2016 tentang Pilkada, berhak mendapat perlindungan.
Polisi menangkap 301 orang terkait aksi unjuk rasa revisi Undang-Undang Pilkada yang berakhir ricuh kemarin. Saat ini 112 orang di antaranya sudah dipulangkan.
KPAI mencatat ada tujuh anak yang diamankan di Polda Metro Jaya dan 78 anak diamankan di Polres Jakarta Barat, usai aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi UU Pilkada.
Komnas HAM menyesalkan cara pembubaran aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. Aparat membubarkan massa dengan gas air mata dan pemukulan.
Istana mengingatkan agar semua pihak tetap harus menjaga kondusifitas agar kepentingan publik dan roda ekonomi tidak terganggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved