NEWSTICKER

Berita Terbaru Revisi Hari Ini

KPU Siapkan Simulasi Jika UU Pemilu Tidak Direvisi
19/8/2016 05:59
KPU menyiapkan simulasi apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah tidak merevisi Undang-Undang No.10/2016 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)
UU ITE Banyak Pasal Karet, DPR Siap Revisi
19/8/2016 05:59
DPR RI juga berharap revisi UU ITE dapat lebih mempertimbangkan prinsip keadilan. Sehingga tidak ada lagi pasar karet yang multitafsir.
Revisi UU ITE Bisa Masuk Prolegnas Prioritas 2021
19/8/2016 05:59
Fenomena saling lapor telah menghilangkan karakter sopan santun dan budaya dialog publik sebagai mekanisme penyelesaian masalah.
Menkominfo: Penerapan UU ITE Tidak Boleh Timbulkan Ketidakadilan
19/8/2016 05:59
Menkominfo Johhny G Plate mendukung Mahkamah Agung, Polri, dan Kejaksaan Agung untuk membuat pedoman resmi penafsiran pasal-pasal UU ITE yang dianggap kontroversial.
Menkominfo: Pemerintah Bentuk Tim Revisi UU ITE
19/8/2016 05:59
"Pemerintah membentuk 2 tim," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Platte, Jumat (19/2).
Presiden Buka Ruang Masukan untuk Revisi UU ITE
19/8/2016 05:59
Apalagi revisi UU ITE membutuhkan kajian mendalam, seperti audit legal terkait pasal yang dianggap bermasalah. Sehingga, kritik dan masukan publik sangat dibutuhkan.
Soal Revisi UU ITE, Mahfud MD Bentuk Dua Tim Kajian
19/8/2016 05:59
Salah satu tugas tim kajian ialah mendalami pasal karet dalam UU ITE yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Jokowi Buka Wacana Revisi UU ITE, LBHI: Kabar Baik
19/8/2016 05:59
"Kami kaget sekali Pak Jokowi mendorong revisi UU ITE. Ini kabar baik bagi masyarakat sipil,"
DPR Terbuka Untuk Revisi UU Otsus Papua
19/8/2016 05:59
Politikus Fraksi Partai Golkar tersebut meminta agar temuan Polri mengenai dugaan penyimpangan anggaran dana otsus harus diperhatikan.
Sudah Tiga Hari, Tim Kajian UU ITE Jalan di Tempat
19/8/2016 05:59
"Nanti ya, beberapa langkah masih dibahas tim," ujar Deputi III Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sugeng Purnomo
Tim Kajian UU ITE akan Tampung Masukan Aktivis dan Asosiasi Pers
19/8/2016 05:59
Usai menghimpun masukan dan saran dari pihak pelapor dan terlapor, berikutnya tim akan menghimpun saran dan masukan dari kelompok aktivis, masyarakat, sipil, praktisi dan asosiasi pers
PKS Sebut UU Pilkada Patut Direvisi
19/8/2016 05:59
Ada 271 daerah yang harus dipimpin Pjs bila UU Pilkada tidak direvisi. Dampaknya sangat luas dan bisa menggadaikan kelangsungan pembangunan di seluruh daerah.
Berkaca Vonis Joko Tjandra, ICW Desak Revisi UU Tipikor
19/8/2016 05:59
ICW mendesak pemerintah dan DPR segera mengubah Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Soal RKUHP, DPR dan Pemerintah Perlu Duduk Bersama
19/8/2016 05:59
Raker dibutuhkan untuk menentukan apakah RKUHP bisa masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) prioritas 2021 melalui evaluasi prolegnas tengah tahun
Kemenko Polhukam: Penyempurnaan Pasal Karet UU ITE Belum Final
19/8/2016 05:59
"Jadi sekali lagi, usulan revisi yg dibuat ini bukan harga mati. Ini adalah tim yang susun rekomendasi," ungkap Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo
Pembocor Draf Revisi UU Perpajakan Diduga Konseptor
19/8/2016 05:59
"(Draf) yang beredar PDF file, yang punya PDF file siapa? Kalau bukan komputernya yang menyimpan itu, kalau bukan konseptornya?," kata anggota Komisi XI DPR Misbakhun
Komnas HAM Pertanyakan Pemerintah Hanya Revisi 4 Pasal UU ITE
19/8/2016 05:59
Komnas HAM menyebut masih banyak pasal lain yang menjadi sumber masalah atas jaminan kebebasan berekspresi dan berpendapat.
Juli, Baleg DPR Evaluasi Prolegnas 2021
19/8/2016 05:59
Awalnya, evaluasi Prolegnas 2021 direncanakan pada Juni ini. Namun, dibutuhkan kesepakatan anggota Baleg secara utuh agar rapat bisa terlaksana.
PPP Inginkan Penyempurnaan Revisi UU Politik dilakukan Usai Pandemi
19/8/2016 05:59
Arsul Sani menyebut wacana penyempurnaan atau revisi paket Undang-Undang (UU) politik sebaiknya baru dilakukan setelah pandemi Covid-19 dan pemilihan ekonomi selesai dilakukan pemerintah.
Peradilan Khusus Tak Relevan, Perlu Revisi Terbatas UU Pilkada Diperlukan
19/8/2016 05:59
Peneliti Perludem Fadil Ramadhanil mendorong adanya revisi terbatas terhadap Undang-Undang No.10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).