Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI akan menggelar evaluasi Prolegnas 2021. Rencananya, rapat tersebut digelar pada Juli mendatang dan membahas beberapa aturan, termasuk revisi UU ITE.
Hal itu diutarakan Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas. "Bulan depan rencana evaluasi," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (26/6).
Awalnya, evaluasi Prolegnas 2021 direncanakan pada Juni ini, namun dibutuhkan kesepakatan anggota Baleg secara utuh agar rapat bisa terlaksana.
Baca juga: Ini Alasan Presiden belum Kirim Surpres RUU IKN
DPR sempat menjadwalkan evaluasi Prolegnas 2021 pada masa sidang selanjutnya. Dalam masa sidang itu, kemungkinan besar digelar evaluasi Prolegnas 2021, yang sebelumnya telah dijadwalkan pada Juni.
"Bisa masuk, karena memang itu yang dibutuhkan masyarakat sekarang. Tapi kemungkinan pada masa sidang selanjutnya," jelas Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya beberapa waktu lalu.
Baca juga: Baleg Buka Opsi Pembahasan Revisi UU ITE dalam Prolegnas 2021
Mekanisme evaluasi Prolegnas tengah tahun juga tersedia. Sehingga, jika pemerintah memajukan revisi terbatas UU ITE, sangat terbuka untuk aturan tersebut segera dibahas.
Setelah beberapa bulan dikaji, pemerintah mengajukan revisi terbatas UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Revisi dilakukan terhadap sejumlah pasal yang dinilai multitafsir dan berpotensi mengkriminalisasi masyarakat.(OL-11)
Pemblokiran sementara terhadap archive.org dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum atas temuan konten yang melanggar UU ITE.
Saksi menyerahkan 16 barang bukti dalam pemeriksaan untuk memperkuat laporan penghasutan dugaan Ijazah palsu Jokowi
Mahasiswi ITB dijerat dengan Pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena membuat meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghormati hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan UU ITE
Penegasan yang dilakukan MK terkait penghinaan dalam UU ITE berdampak pada kebutuhan untuk meninjau ulang aturan penghinaan terhadap presiden
Pengesahan revisi kebijakan energi nasional perlu dipercepat
FSGI mengatakan pelajar yang ikut dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI untuk menolak revisi Undang-Undang No.10/2016 tentang Pilkada, berhak mendapat perlindungan.
Polisi menangkap 301 orang terkait aksi unjuk rasa revisi Undang-Undang Pilkada yang berakhir ricuh kemarin. Saat ini 112 orang di antaranya sudah dipulangkan.
KPAI mencatat ada tujuh anak yang diamankan di Polda Metro Jaya dan 78 anak diamankan di Polres Jakarta Barat, usai aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi UU Pilkada.
Komnas HAM menyesalkan cara pembubaran aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. Aparat membubarkan massa dengan gas air mata dan pemukulan.
Istana mengingatkan agar semua pihak tetap harus menjaga kondusifitas agar kepentingan publik dan roda ekonomi tidak terganggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved