Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI membuka opsi untuk memprioritaskan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Baleg dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya. Saat ini, DPR tengah menunggu surat dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait rencana memasukkan revisi UU ITE ke dalam Prolegnas Prioritas 2021.
"Ada mekanisme evaluasi Prolegnas setengah tahun. Kami menunggu Kemenkumham, karena rencana memasukkan revisi UU ITE ke dalam Prolegnas butuh dibahas dalam rapat kerja," ujar Willy di Kompleks Parlemen, Kamis (10/6).
Baca juga: Pemerintah Ajukan Revisi Terbatas UU ITE
Menurut Willy, DPR terbuka dengan keinginan pemerintah untuk merevisi UU ITE. Proses pembahasan revisi UU ITE ditentukan lebih lanjut dalam evaluasi setengah tahun Prolegnas.
"Kemungkinan dilaksanakan pada masa sidang mendatang," imbuhnya.
Dalam hal ini, parlemen menilai UU ITE perlu dilakukan revisi. Mengingat, ada sejumlah pasal karet dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 yang harus dihilangkan. Banyaknya pasal karet dalam UU ITE kerap berujung polemik di tengah masyarakat.
"Diharapkan bisa mengakhiri polemik yang terjadi di masyarakat," tutup Willy.(OL-11)
Pemblokiran sementara terhadap archive.org dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum atas temuan konten yang melanggar UU ITE.
Saksi menyerahkan 16 barang bukti dalam pemeriksaan untuk memperkuat laporan penghasutan dugaan Ijazah palsu Jokowi
Mahasiswi ITB dijerat dengan Pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena membuat meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghormati hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan UU ITE
Penegasan yang dilakukan MK terkait penghinaan dalam UU ITE berdampak pada kebutuhan untuk meninjau ulang aturan penghinaan terhadap presiden
Dia mengatakan bahwa penegakan hukum harus terintegrasi melalui KUHAP yang baru, mulai dari penyidik, penuntut, pengadilan, sampai ke tingkat lembaga pemasyarakatan.
Zulfikar menjelaskan revisi UU ASN masuk dalam Prolegnas 2025 yang artinya Komisi II DPR dan Badan Legislasi akan melakukan perubahan kedua terkait undang-undang tersebut.
Ahmad Sahroni menyebutkan bahwa DPR tak bisa menutup-nutupi terkait sidang pembahasan revisi Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).
Massa sempat berhasil menjebol pagar pembatas kaca pos pengamanan, kemudian disusul dengan pemecahan kaca menggunakan batu dan kayu.
Dave mengatakan banyak hal yang perlu dibahas di revisi UU Penyiaran. Karena banyak perkembangan di sektor penyiaran.
Fraksi PDIP menyetujui Revisi UU tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dibahas di Komisi I DPR RI untuk dibahas di tingkat selanjutnya atau naik ke rapat paripurna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved