Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
VICE President Kongres Advokat Indonesia (KAI) Dr. Arman Remy turut angkat bicara menanggapi unggahan Anggota DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus di media sosial miliknya. Menurut dia, posting-an Deddy diduga menghina profesi advokat.
"Pernyataan Dedy Sitorus Anggota DPR RI F-PDIP yang dimuat di medsos diduga pelecehan atau penghinaan kepada profesi advokat. Padahal profesi advokat adalah profesi terhormat atau officium nobile," kata Arman, dalam keterangannya, sabtu (13/11),.
Dr. Arman Remy menuturkan, advokat atau pengacara juga merupakan penegak hukum. Seperti halnya polisi, jaksa dan hakim. "Sehingga dengan demikian advokat sama haknya dengan para penegak hukum lainnya. Camkan itu!," kata dia.
DPR RI Sebagai salah satu pihak yang membuat undang-undang (UU), menurut Dr. Arman Remy, Deddy Sitorus, yang juga anggora DPR seharusnya memahami dan menghormati hukum.
Karenanya ia pun mengusulkan agar revisi UU Advokat segera dilakukan. Agar, peristiwa serupa ke depan tak terulang kembali.
"Karena pelecehan atau penghinaan tersebut, profesi advokat harus dilindungi. Karena itu pemerintah dan DPR harus secepatnya membahas amandemen UU Advokat No. 18 Tahun 2003. Sehingga hak-hak Advokat lebih terlindungi dari perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab," tandasnya.
Sebelumnya, Deddy Sitorus disomasi sejumlah Advokat dari DPP KAI dan Lembaga Bantuan Hukum Forum Pengacara Kesatuan Tanah Air (LBH Fakta), karena Unggahannya di Facebook-nya yang dianggap melecehkan profesi pengacara, Minggu (7/11) yang lalu.
Setelahnya, Deddy sempat berjanji melakukan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf. (OL-13)
TAKHTA itu menggoda. Sama halnya dengan wanita dan harta. Karena itu, ada kearifan lokal di negeri ini yang mewanti-wanti hati-hati dengan perkara tiga 'ta' (takhta, harta, dan wanita).
Mereka menuntut DPR untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tetang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Peserta demonstrasi tersebut merupakan perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan kalangan pengusaha sudah setuju terhadap kajian Pemprov DKI untuk merevisi kenaikan UMP 2022.
Polisi menangkap 301 orang terkait aksi unjuk rasa revisi Undang-Undang Pilkada yang berakhir ricuh kemarin. Saat ini 112 orang di antaranya sudah dipulangkan.
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah didengungkan.
Peneliti bukan hanya dituntut untuk bisa menjalankan penelitiannya dengan baik di dalam laboratorium, tetapi juga harus memahami cara berkomunikasi yang baik
Sudah pernah ajak anak main ke KidZania, Moms? Bila belum, coba sesekali ajak si kecil ke sana. Bermain di KidZania ternyata bisa mendukung tumbuh kembang anak, lho.
Seorang advokat dituntut terus menambah wawasan dan meningkatkan untuk menghadapi tantangan dunia hukum yang semakin terus berkembang.
ASEAN perlu menjalankan strategi guna menyikapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence (AI) yang dikhawatirkan berdampak menambah pengangguran di dunia.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi instansi yang mendukung penuh dan terlibat dalam keanggotaan Indonesia di FATF.
BELAKANGAN, food vlogger banyak berseliweran di dunia maya. Salah satunya Kenneth Chandra dan Gratiana Lianto, yang memulai jalan mereka sejak 2015.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved