Kamis 25 November 2021, 19:12 WIB

Wacana Revisi UU Pemilu Kembali Berhembus Kencang

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Wacana Revisi UU Pemilu Kembali Berhembus Kencang

ANTARA FOTO/Arnas Padda
Ilustrasi

 

WACANA untuk melakukan revisi Undang-Undang (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilu kembali menguat. Setelah sebelumnya disepakati oleh pemerintah dan Komisi II DPR untuk tidak perlu melakukan revisi UU Pemilu, namun sejumlah pihak seperti DPD dan elemen masyarakat sipil terus mendorong agar pemerintah dan Komisi II melalukan revisi UU Pemilu.

Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim mengatakan DPD dan elemen masyarakat sipil perlu meyakinkan pemerintah untuk mau melakukan revisi UU Pemilu. Pasalnya, pembahasan revisi UU harus dilakukan bersama antara pemerintah dan DPR.

"Jika pada akhirnya pemerintah bersedia melakukan pembahasan revisi UU Pemilu tentu DPR melalui Komisi II dengan bahagia menyambutnya dan akan menindaklanjuti sesuai prosedur pembahasan undang-undang," ungkap Luqman dalam keterangan tertulisnya ayng ia sampaikan kepada media di Jakarta, Kamis (25/11).

Baca juga: Sistem Kepartaian Dinilai Mulai Stabil, Partai Baru Cenderung tak Laku 

Menurut Luqman, revisi UU Pemilui menjadi kebutuhan bersama untuk memperbaiki berbagai kekurangan pelaksanaan Pemilu 2019 yang disebabkan norma-norma aturan pada level undang-undang. Sebelumnya seluruh fraksi di Komisi II DPR RI sudah melakukan pembahasan serius dan mendalam berbagai perbaikan aturan Pemilu yang diperlukan, dari masa sidang tahun 2020 sampai Februari 2021.

"Pembahasan revisi UU Pemilu dihentikan Komisi II setelah Presiden RI menyampaikan sikapnya bahwa pemerintah tidak bersedia melanjutkan pembahasan revisi undang-undang pemilu, dengan berbagai pertimbangan. Sikap Presiden ini disampaikan kepada seluruh ketua umum partai koalisi pemerintah," tegasnya.

Luqman melanjutkan, keputusan DPD RI yang meminta agar dilakukan revisi UU pemilu, akan diperhatikan dan dipertimbangkan. DPR juga akan memperhatian masukan dan catatan-catatan perbaikan ayng disampaikan oleh berbegai elemen masyarakat. Pemilu, merupakan hajat besar rakyat, bangsa dan negara.

"Oleh karena itu, berbagai masukan dan desakan agar aturan Pemilu terus disempurnakan merupakan bukti kuatnya kesadaran bangsa Indonesia terhadap pentingnya Pemilu sebagai sarana rakyat menggunakan kedaulatannya membentuk pemerintahan," tegasnya.

Pada dasarnya, Luqman menjelaskan bahwa Komisi II siap untuk melakukan pembahasan revisi UU Pemilu bersama pemerintah. Jika dilakukan, revisi UU Pemilu baiknya selesai sebelum masuk bulan Juni 2022. Karena tahapan Pemilu 2024 besar kemungkinan akan dilangsungkan pada Juni 2022.

"Sehingga tentu akan lebih baik jika sebelum tahapan pemilu dimulai, aturan pemilu pada level undang-undang sudah final ditetapkan, agar tidak terjadi kekacauan pelaksanaan tahapan-tahapan dan jadwal pemilu 2024," ungkapnya. (OL-4)

Baca Juga

dok MI

Jaksa Agung Ungkap Kekeliruan dalam Pemberantasan Korupsi

👤RO/Micom 🕔Minggu 28 November 2021, 14:24 WIB
Korupsi tidak hanya berasal dari pengadaan barang dan jasa, tetapi juga bisa dari sektor-sektor yang menjadi sumber pemasukan...
DOK DPR RI

Puan Maharani: 70 Persen Nakes pada Penanganan Covid-19 adalah Perempuan

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 28 November 2021, 11:10 WIB
Puan menambahkan, kesetaraan gender di parlemen juga merupakan langkah penting dalam kehidupan bermasyarakat di masa post pandemi...
DOK DPR RI

Eva Yuliana Dukung Peningkatan Kesejahteraan Jaksa

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 28 November 2021, 11:01 WIB
Menurut Eva, ketika kesejahteraan para jaksa itu terpenuhi, maka dapat meminilisir hal-hal yang tidak...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya