Rabu 01 Desember 2021, 07:40 WIB

Apindo Minta Perbaikan UU Cipta Kerja Secepatnya Demi Kebaikan Bersama

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Apindo Minta Perbaikan UU Cipta Kerja Secepatnya Demi Kebaikan Bersama

Ant/ndrianto Eko Suwarso
Buruh dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UU Omnibus Law di depan Balai Kota

 

WAKIL Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita berharap pemerintah dan DPR mampu menyelesaikan perbaikan Undang Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja sesegera mungkin. Hal itu diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan investor akan kepastian hukum di Tanah Air.

“Biar bagaimana pun, investor itu sudah memiliki luka. Luka itu meski sudah baik, tetap ada bekas. Jadi, investor mulai berhati-hati karena menganggap kepastian hukum di Indonesia belum cukup baik, itu ada,” tuturnya kepada Media Indonesia, Selasa (30/11) malam.

“Oleh sebab itu, untuk mengembalikan kepercayaan kepada seluruh investor, pertama ini dalam beberapa bulan harus sudah diselesaikan. Kita mengharapkan itu secepat-cepatnya diselesaikan, supaya jangan lagi ada persoalan lagi. Pengusaha, investor berharap ini diselesaikan secepat-cepatnya,” tambah Suryadi.

Dia juga menekankan perbaikan UU tersebut perlu dilakukan dengan terbuka dan transparan. Suryadi bilang, keterbukaan itu akan amat membantu berbagai pihak memahami lebih mendalam perihal UU sapu jagat atau Omnibus law tersebut.

Baca Juga: Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Kendati demikian, dunia usaha merasa tak merasa berkepentingan untuk dilibatkan dalam perbaikan UU Cipta Kerja. Pasalnya, perbaikan UU itu hanya sebatas hal-hal formil dan tidak menyangkut esensi dari produk hukum tersebut.

“Kami tidak perlu dilibatkan, cukup libatkan para ahli hukum. Tapi kalau perubahan itu menyangkut isi, kami minta untuk dilibatkan. Tapi kalau menyangkut transparansi itu sangat diperlukan agar kita bisa mengerti lebih dalam,” pungkasnya.

Diketahui Mahkamah Konstitusi memutuskan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Pemerintah dan DPR selaku pembuat UU diminta melakukan perbaikan pembentukkan UU dalam kurun waktu dua tahun.

Namun demikian, MK tak menganulir isi maupun aturan pelaksana dan turunan dari UU Cipta Kerja. Hanya, pengambil kebijakan tidak diperkenankan mengeluarkan aturan pelaksana yang bersifat strategis selama UU itu belum diperbaiki.

Pemerintah dan DPR menghormati putusan majelis hakim dan tengah mengupayakan perbaikan UU Cipta Kerja masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada 2022 nanti. (OL-13)

Baca Juga: Pengusaha Berharap Putusan MK Tak Berdampak pada Minat ...

Baca Juga

Antara/Indrianto Eko Suwarso

PLN Beberkan Sejumlah Masalah dalam Perdagangan Emisi Karbon 

👤Insi Nantika Jelita 🕔Kamis 20 Januari 2022, 22:58 WIB
"Oleh karena itu, ketentuan mengenai mekanisme implementasi cap, trade and tax dibutuhkan sebagai rujukan bagi PLN sebagai persiapan...
Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Paparkan Strategi Indonesia Wujudkan Ekonomi Hijau di World Economic Forum 

👤Andhika Prasetyo 🕔Kamis 20 Januari 2022, 22:46 WIB
Menurutnya, laju deforestasi turun signifikan sampai 75 persen pada periode 2019-2020, di angka 115 ribu...
Ist/Kementan

Panen Awal Tahun Bersama Perwakilan FAO, Mentan Pastikan Stok Beras Aman

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 20 Januari 2022, 21:02 WIB
Mentan Syahrul Yasin Limpo menyebut bahwa produktivitas padi di Karawang selama ini telah berkontribusi maksimal memperkuat stok beras...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya