Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WAKIL Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita berharap pemerintah dan DPR mampu menyelesaikan perbaikan Undang Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja sesegera mungkin. Hal itu diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan investor akan kepastian hukum di Tanah Air.
“Biar bagaimana pun, investor itu sudah memiliki luka. Luka itu meski sudah baik, tetap ada bekas. Jadi, investor mulai berhati-hati karena menganggap kepastian hukum di Indonesia belum cukup baik, itu ada,” tuturnya kepada Media Indonesia, Selasa (30/11) malam.
“Oleh sebab itu, untuk mengembalikan kepercayaan kepada seluruh investor, pertama ini dalam beberapa bulan harus sudah diselesaikan. Kita mengharapkan itu secepat-cepatnya diselesaikan, supaya jangan lagi ada persoalan lagi. Pengusaha, investor berharap ini diselesaikan secepat-cepatnya,” tambah Suryadi.
Dia juga menekankan perbaikan UU tersebut perlu dilakukan dengan terbuka dan transparan. Suryadi bilang, keterbukaan itu akan amat membantu berbagai pihak memahami lebih mendalam perihal UU sapu jagat atau Omnibus law tersebut.
Baca Juga: Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022
Kendati demikian, dunia usaha merasa tak merasa berkepentingan untuk dilibatkan dalam perbaikan UU Cipta Kerja. Pasalnya, perbaikan UU itu hanya sebatas hal-hal formil dan tidak menyangkut esensi dari produk hukum tersebut.
“Kami tidak perlu dilibatkan, cukup libatkan para ahli hukum. Tapi kalau perubahan itu menyangkut isi, kami minta untuk dilibatkan. Tapi kalau menyangkut transparansi itu sangat diperlukan agar kita bisa mengerti lebih dalam,” pungkasnya.
Diketahui Mahkamah Konstitusi memutuskan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Pemerintah dan DPR selaku pembuat UU diminta melakukan perbaikan pembentukkan UU dalam kurun waktu dua tahun.
Namun demikian, MK tak menganulir isi maupun aturan pelaksana dan turunan dari UU Cipta Kerja. Hanya, pengambil kebijakan tidak diperkenankan mengeluarkan aturan pelaksana yang bersifat strategis selama UU itu belum diperbaiki.
Pemerintah dan DPR menghormati putusan majelis hakim dan tengah mengupayakan perbaikan UU Cipta Kerja masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada 2022 nanti. (OL-13)
Baca Juga: Pengusaha Berharap Putusan MK Tak Berdampak pada Minat ...
TAKHTA itu menggoda. Sama halnya dengan wanita dan harta. Karena itu, ada kearifan lokal di negeri ini yang mewanti-wanti hati-hati dengan perkara tiga 'ta' (takhta, harta, dan wanita).
Mereka menuntut DPR untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tetang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Peserta demonstrasi tersebut merupakan perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan kalangan pengusaha sudah setuju terhadap kajian Pemprov DKI untuk merevisi kenaikan UMP 2022.
Polisi menangkap 301 orang terkait aksi unjuk rasa revisi Undang-Undang Pilkada yang berakhir ricuh kemarin. Saat ini 112 orang di antaranya sudah dipulangkan.
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah didengungkan.
Rincian besaran pesangon untuk karyawan yang terkena PHK diatur pada pasal 81 angka 47.
Mengingat banyak yang melepaskan masker karena terbawa suasana protes UU Cipta Kerja, risiko penularan covid-19 pun sulit dihindari.
Polda Metro Jaya menetapkan 131 tersangka terkait aksi unjuk rasa demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berujung rusuh di Jakarta pada 8 dan 13 Oktober lalu.
Polisi telah mengidentifikasi dalang atau penggerak pelajar yang membuat rusuh dalam aksi demo penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) di DKI Jakarta
Massa Padati Kawasan Patung Kuda, Trans-Jakarta Hentikan Sementara Beberapa Rute
Pemerintah pusat saat ini sudah membuka Wisma Atlet Pademangan untuk menjadi lokasi isolasi mandiri bagi warga DKI dan sekitarnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved