Berita Terbaru Uu Cipta Kerja Hari Ini

Kenaikan UMP tak Berdampak jika Kebijakan Pemerintah Beratkan Masyarakat

PENAIKAN rerata Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 yang ditetapkan pemerintah sebesar 6,5% tak akan berdampak banyak pada peningkatan kesejahteraan buruh atau masyarakat

Pemerintah dan DPR Bakal Usul Revisi UU Ketenagakerjaan

Pihaknya bakal mematuhi hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 168/PUU-XX1/2023 yang memerintahkan agar kluster ketenagakerjaan dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja

Kenaikan Upah Tentukan Perekonomian Tahun Depan

Kenaikan upah pada 2025 diyakini akan menentukan perekonomian di tahun depan.

KSPI Ungkap Pertemuan Dengan DPR RI dan Menteri, Bahas Formula Baru Kenaikan Upah Minimum

Terdapat beberapa hal yang dibicarakan dari dialog tersebut, di antaranya terkait tidak adanya kewajiban untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2025 pada 21 November 2024

Menaker Belum Bisa Pastikan Kapan Aturan Upah Terbaru Terbit

Aturan mengenai upah minimum pekerja belum dapat dipastikan kapan akan terbit. Itu karena formulasi penghitungan upah masih dalam pembahasan. 

Wakil Ketua Komisi IX DPR Apresiasi Pemerintah Responsif Terhadap Putusan MK Terkait UU Ciptaker

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menyambut baik sikap pemerintah yang responsif terhadap putusan MK soal UU Cipta Kerja

Menteri Hukum Sebut Pemerintah Segera Tindaklanjuti Putusan MK soal UMP

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU Cipta Kerja khususnya terkait  Upah Minimum Provinsi (UMP).

Pascaputusan MK, DPR akan Libatkan Buruh dalam Penyusunan RUU Ketenagakerjaan

UU Ketenagakerjaan yang baru nantinya harus linier dengan program pemerintah, mendukung iklim investasi, dan berpihak pada masyarakat.

Pemerintah Susun Aturan Ketenagakerjaan Baru Imbas Putusan MK

Selain fokus pada penyusunan aturan baru tersebut, tambah Airlangga, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan mempersiapkan fokus jangka pendek terkait dengan upah minimum dan upah sektoral.

Kemenaker Tunduk atas Putusan MK terkait Judicial Review UU Cipta Kerja

Kemenaker menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan perkara judicial review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Airlangga Tegaskan Pemerintah akan Ikuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Pengamat Apresiasi Gugatan Partai Buruh yang Menangkan Gugatan UU Cipta Kerja

Merespon hal tersebut, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda turut mengapresiasi Partai Buruh yang berhasil memenangkan gugatan UU Cipta Kerja di MK. 

Fenomena Kelas Menengah Menurun, UMKM Didorong Naik Kelas

Ada tiga hal yang perlu dipercepat untuk memperkuat UMKM di masa depan, yaitu inovasi teknologi, digitalisasi, dan masuknya UMKM ke rantai pasok.

Transparency International Gelar Indonesia Integrity Forum 2024 di Jakarta

Transparency International Indonesia menyelenggarakan Indonesia Integrity Forum (IIF) 2024 dengan tema Rebuilding Trust, Restoring Hope.

RUU Masyarakat Adat Dianggap tidak Cukup Strategis untuk Negara

Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat (RUU Masyarakat Adat) merupakan regulasi yang hampir puluhan tahun diabaikan oleh pemerintah Indonesia, 

Proses Pembentukan UU Cipta Kerja akan Dituang ke Sebuah Buku

Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker

Presiden Minta Tuntaskan Masalah Sawit Ilegal dalam Satu Bulan

PRESIDEN Joko Widodo mengumpulkan para menteri untuk membahas satgas sawit terkait dengan kebun sawit ilegal. Presiden memberi waktu satu bulan agar masalah ini tuntas.

UU Cipta Kerja Didesain untuk Ciptakan Lapangan Kerja yang Dinamis

UU Cipta Kerja mempunyai nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila yaitu menciptakan lapangan kerja yang fleksibel dan dinamis

Kemudahan Perizinan Usaha Diharapkan Tingkatkan Pendapatan Perkapita Indonesia di 2045

Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045

Menuju Sistem Pemilu yang Baik di Tengah Problematik Putusan MK

Langkah Pertama Penyelesaian Konflik Iran–Israel

Peluang Diplomasi ASEAN dalam Upaya Bina Damai BRN–Thailand Selatan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting