Pemerintah dan DPR Bakal Usul Revisi UU Ketenagakerjaan

MENTERI Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya bersama DPR bakal membahas pembentukan UU Ketenagakerjaan yang terpisah dari UU Cipta Kerja dalam waktu dekat.

“Karena itu dalam waktu dekat, parlemen bersama dengan pemerintah akan mengusulkan sebuah rancangan Undang-Undang, revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu sudah clear,” ujar Supratman di Gedung Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (13/11). 

Supratman pun merespon positif soal perlunya dibentuk dan memisahkan UU Ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja. Hal ini, menurutnya, sesuai perintah putusan MK. “Kalau Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan kluster Ketenagakerjaan sudah selesai, sudah diputuskan MK dan dinyatakan tidak berlaku dan harus dipisahkan dari Undang-Undang Cipta Kerja,” imbuhnya. 

Baca juga : Dilema Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja

Pihaknya bakal mematuhi hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 168/PUU-XX1/2023 yang memerintahkan agar kluster ketenagakerjaan dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. 

“Pemerintah lewat presiden menyampaikan kepada kami bahwa ikut (dan) taat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi,” tuturnya. 

Selain itu, Supratman mengungkapkan revisi UU Ketenagakerjaan tersebut penting mengingat pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan pada awal Januari akan mengumumkan pemberlakuan upah minimum provinsi terbaru.

Baca juga : Menaker: Aturan Terkait UMP Masih Tetap Berlaku

“Karena itu sekali lagi, dalam waktu dekat, nanti di bulan Januari akan berlaku upah minimum provinsi. Dalam waktu dekat nanti mungkin sebelum Januari akan keluar Permenaker,” tukasnya. 

Terkait rincian dan formulasi nominal kenaikan upah minimum tersebut akan secara langsung digodok dan diumumkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

“Nanti bisa ditanya sama Menteri Ketenagakerjaan terkait dengan besaran atau formulasi upah minimum provinsi."(M-2)