Kamis 02 Desember 2021, 16:54 WIB

Menaker: Aturan Terkait UMP Masih Tetap Berlaku

Despian Nurhidayat | Ekonomi
Menaker: Aturan Terkait UMP Masih Tetap Berlaku

ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

 

MENTERI Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa aturan terkait dengan upah minimum provinsi (UMP) masih tetap berlaku.

Hal ini terjadi lantaran Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan di bawahnya dikatakan tidak ada yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, seluruh materi dan substansi serta aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK," ungkap Menaker melaui siaran pers Biro Humas Kemenaker, Kamis (2/12).

"Atas dasar itu, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ada saat ini, termasuk pengaturan tentang pengupahan masih tetap berlaku," jelas Ida.

Ida mengatakan bahwa peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan yang menjadi mandat UU Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan MK diumumkan.

Alhasil, proses pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini harus tunduk pada aturan tersebut, tidak terkecuali mengenai pengupahan.

"Oleh karenanya, saya kembali meminta kepada semua pihak khususnya para Kepala Daerah untuk mengikuti ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 36/2021," jelasnya.

"Saya juga mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak hanya mengatur tentang UM saja, tetapi juga terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh pengusaha," tegas Ida.

Lebih lanjut, Ida menambahkan, terkait dengan upah minimum (UM) sendiri merupakan instrumen jaring pengaman bagi pekerja/buruh yang tidak boleh dibayarkan upah/gajinya di bawah nilai UM yang berlaku pada satu wilayah. UM juga hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja maksimal 12 bulan.

Dalam pelaksanannya, UM tingkat provinsi atau UMP ditetapkan oleh Gubernur setiap tahunnya. Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan catatan rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dalam 3 tahun terakhir, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi, atau nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir selalu positif dan lebih tinggi dari provinsi.

Selanjutnya, dalam penetapan UMK, Gubernur dapat meminta pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi. UMK tersebut ditetapkan setelah UMP ditetapkan dan harus lebih tinggi dari UMP. Jika syarat tidak terpenuhi, maka Gubernur tidak dapat menetapkan UMK.

"Formula UMP dan UMK pada PP 36/2021 ditujukan agar kesenjangan upah minimum antar wilayah, baik antar Provinsi maupun antar Kabupaten/Kota tidak semakin melebar," ucapnya.

"Kita optimistis dengan mengatasi jurang kesenjangan ini, daya saing akan terungkit, iklim investasi dan dunia usaha kian bergairah yang berdampak pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutur Menaker.

Terakhir, Ida menegaskan bahwa mediator hubungan industrial dan pengawas ketenagakerjaan berkomitmen dalam mengawal pelaksanaan UM 2022 maupun penerapan struktur skala upah (SUSU) di perusahaan.

Mediator akan membantu serta memfasilitasi penyusunan SUSU, sedangkan Pengawas harus siap melakukan monitoring dan penegakan hukum khususnya di bidang pengupahan.

"Saya telah menginstruksikan agar Mediator dan Pengawas Ketenagakerjaan untuk siap siaga membantu dan mengawasi pelaksanaan UM 2022 serta penerapan SUSU," katanya.

"Jika ditemukan pelanggaran, saya meminta para Kepala Daerah untuk ikut tegas dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan di daerah. Mari kita bersama-sama ciptakan ekosistem upah yang berkeadilan," pungkas Ida. (Des/OL-09)

Baca Juga

ANTARA/MUHAMMAD AYUDHA

OJK: Kerugian akibat investasi ilegal 2011-2021 capai Rp117,4 triliun

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 18 Januari 2022, 17:39 WIB
Maraknya investasi ilegal di era teknologi informasi saat ini dapat dilihat dari dua sisi, yakni dari sisi pelaku dan masyarakat yang...
Antara/Yulius Satria Wijaya.

Pemerintah Pastikan Tarif Listrik Nonsubsidi Naik Tahun Ini

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 18 Januari 2022, 17:32 WIB
Rencana penaikan tarif listrik akan dikoordinasikan ESDM dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang...
MI/INSI NANTIKA JELITA

ESDM Pastikan Pasokan Batu Bara Aman, Tak Ada Kekhawatiran Mati Lampu

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 18 Januari 2022, 17:18 WIB
"Saya bisa katakan dengan sendirinya kekhawatiran kita terhadap mati lampu atau pemadaman bergilir itu tidak perlu lagi khawatir...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya