Berita Terbaru Revisi Hari Ini

Wacana Revisi UU MD3 Dinilai untuk Mengebiri Kekuatan PDIP

PENDIRI lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio menilai munculnya wacana revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) untuk mengebiri kekuatan PDIP.

Hindari Potensi Konflik Kepentingan, Revisi UU Pilkada Harus Dilakukan Usai Pilkada

PENGAMAT politik Prof Lili Romli mengatakan rencana DPR untuk merevisi UU Pilkada tidak tepat dilakukan saat ini. UU tersebut sebaiknya direvisi pasca Pilkada bersamaan dengan UU Pemilu

Revisi UU MK Harus Penuhi Ketentuan UU

Pakar hukum tata negara Universitas Sriwijaya Febrian menjelaskan ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Aparatur Pemerintah Desa Sukoharjo Desak Percepatan Revisi UU Desa

Ketua DPC Papdesi Sukoharjo, Bambang Minarno mengatakan poin utama pertemuan yaitu untuk mendesak pemerintah pusat segera merevisi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Baleg Setujui Revisi UU Kejaksaan Jadi Usul Inisiatif DPR

Diketahui, delapan Fraksi di DPR RI menyetujui perubahan kedua UU Kejaksaan, sementara Fraksi PKS menolak revisi tersebut.

Komisi II DPR Setujui Revisi UU IKN Dibawa ke Paripurna

MAYORITAS fraksi setuju dengan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Persetujuan itu diambil dalam rapat kerja Komisi II dengan pemerintah.

Peraturan KPU Direvisi, Aktivis: Perjuangan Perempuan di Parlemen Tak Boleh Berhenti

Dengan besarnya keterwakilan perempuan di parlemen perjuangan-perjuangan aspirasi kaum perempuan mendapatkan tempat dalam proses legislasi dan perjuangan kebijakan.

Aturan Baru Devisa Hasil Ekspor Ditargetkan Berlaku Mulai Juli 2023

ATURAN baru mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE) diharapkan mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2023. Pembahasan revisi Peraturan Pemerintah 1/2019 juga disebut berjalan dengan baik.

Ungkap Penyebab Mafia Tanah Sulit Diberantas, Junimart Girsang Desak Permen ATR-BPN No 21 Tahun 2020 Direvisi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, itu lantas mengungkap salah satu contoh pasal di dalam Permen tersebut yang selama ini menjadi alat bagi para mafia tanah dalam menjalankan aksinya.

DPR Harap RUU Penyiaran Selesai di Periode 2019-2024

Revisi RUU Penyiaran sudah dilakukan sejak tahun 2012 untuk mengubah UU Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran.

Jalan Ganjil Revisi UU Desa

TAKHTA itu menggoda. Sama halnya dengan wanita dan harta. Karena itu, ada kearifan lokal di negeri ini yang mewanti-wanti hati-hati dengan perkara tiga 'ta' (takhta, harta, dan wanita).

Revisi UU Perkoperasian Jalan Cegah Kejahatan Koperasi

Teten Masduki mengungkapkan saat ini, dengan peraturan perundangan yang ada, pengawasan terhadap badan usaha tersebut sama sekali tidak bisa dilakukan.

Terdakwa Indosurya Bebas, Pemerintah Revisi UU Koperasi

"Kita mohon pengertian kepada DPR, kita akan merivisi Undang-Undang (UU) Koperasi,"

Tiga Organisasi Pemerintahan Desa Ancam Demo Jika Tuntutan Tak Dipenuhi 

TIGA asosiasi pemerintahan desa mengancam akan melakukan demo besar-besaran jika revisi UU Desa soal perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak segera direalisasikan.

Masyarakat Sipil Dorong Revisi UU KUHAP Segera Diwujudkan

Masyarakat sipil memandang revisi terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu segera dilakukan.

ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Asia dan Pasifik

ASIAN Development Bank (ADB) menurunkan proyeksinya terhadap pertumbuhan ekonomi untuk kawasan Asia dan Pasifik yang sedang berkembang di tengah memburuknya kondisi global.

Rencana Revisi UU IKN Diharap tidak Tabrak UU Agraria

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan alasan revisi UU IKN salah satunya untuk mengakomodasi keinginan investor.

Revisi UU Migas Harus Segera Diselesaikan untuk Kepastian Hukum dan Investasi

Komisi VII DPR RI berharap Revisi Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) dapat memberikan kepastian hukum dan menarik minat investasi di hulu migas.

Revisi Perpres 191/2014 Penting untuk Jamin BBM Subsidi Tepat Sasaran

PEMBATASAN pembelian BBM bersubsidi merupakan sesuatu yang penting untuk direalisasikan. Salah satu caranya adalah merevisi Perpres No:191/2014.

Rencana Pelabelan BPA Dinilai Bisa Timbulkan Masalah Baru

BPOM berencana untuk merevisi Peraturan BPOM No 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, khususnya pelabelan Biosphenol-A (BPA).

Rekonstruksi Manusia Utuh

Lebih dari Bahasa

No Tax for Knowledge Supaya Pers tak Mingkem

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia