Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
TIGA asosiasi pemerintahan desa mengancam akan melakukan demo besar besaran jika revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa (kades) tak segera direalisasikan. Ancaman itu dilontarkan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas), dan Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI).
"Apdesi, Abpednas, dan PPDI akan melakukan tuntutan balik dengan demonstrasi besar-besaran," bunyi keterangan resmi yang dibacakan Wakil Ketua Umum DPP Apdesi Sunan Bukhari, Selasa (24/1).
Ketiga asosiasi itu menjelaskan penambahan masa jabatan kades bukan keinginan mereka namun merupakan janji yang pernah dilontarkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Halim Iskandar.
Lebih jauh, ketiga asosiasi pemerintahan desa itu mengatakan demo yang akan digelar bukan hanya ditunjukan kepada Mendes namun juga kepada partai yang tidak mendukung revisi UU Desa.
Selain perpanjangan masa jabatan, tiga asosiasi itu meminta agar Dana Desa ditingkatkan. Mereka meminta besaran Dana Desa yaitu 7 persen-10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara-negara (APBN). "Atau minimal Rp150 triliun," sebut Sunan.
Ia menyebut persentasi Dana Desa sebesar 2,56 persen yang berlaku selama ini sangat kecil. "Dengan peningkatan dana desa, kita akan melihat desa desa di Indonesia akan tumbuh lebih maju, lebih mandiri," ujar dia. (OL-15)
Mantan Kepala Desa Pangkalan Acep Djuhdiyana dituduh melakukan tindak pidana korupsi dana desa yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2022, dengan kerugian negara Rp707 Juta.
SATUAN Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tasikmalaya berhasil menangkap AR, 30, oknum Kaur Keuangan Desa Pageralam, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya.
Dia sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan keuangan dana desa tahun anggaran 2025.
Anggaran kelurahan tidak hanya dari APBD, tapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pihak kepolisian menggandeng institusi terkait seperti PPATK dan BPKP Papua untuk mendalami dugaan dana desa ke KKB
SATU miliyar satu desa atau disingkat Samisade, yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai salah satu atau bagian dari program bantuan keuangan infrastruktur desa.
Nomor induk perangkat desa merupakan bentuk legalitas dan memberikan kepastikan kepada para perangkat desa.
Bawaslu akan mengklarifikasi laporan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat soal dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
BENTROKAN antarsuku di kawasan pegunungan di sebelah barat Papua Nugini telah menewaskan sedikitnya 24 orang.
Studi banding ke luar negeri diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan memunculkan inovasi dalam pengelolaan dan pembangunan desa, serta para peserta dapat membangun jaringan, menambah pengetahuan dan membuka pasar antar kepala desa dengan mitra luar negeri.
Sejumlah perangkat desa se Jawa Barat (Jabar) ikuti pelatihan teknis desa digital yang digelar Lintasarta mulai Agustus hingga September 2021.
BADAN Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat total dana desa yang dikucurkan sejak 2013-2021 telah mencapai Rp400 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved