Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah segera merevisi Undang-Undang Koperasi guna memperkuat pengawasan terhadap koperasi.
Hal itu disampaikannya setelah melaksanakan rapat koordinasi terkait putusan pengadilan yang melepaskan dua terdakwa kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya.
"Kita mohon pengertian kepada DPR, kita akan merivisi Undang-Undang (UU) Koperasi," kata Mahfud dalam keterangannya, Jumat (27/1) malam.
Rapat koordinasi dilakukan oleh Mahfud dengan mengundang Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Agus Andrianto, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki.
Berdasarkan UU Koperasi, Mahfud menyebut pemerintah melalui Menteri Koperasi dan UKM tidak dapat mengawasi kegiatan koperasi. Hal itu berbeda dengan UU Perbankan yang memberikan kewenangan pemerintah mengawasi kegiatan perbankan.
Dengan merevisi UU Koperasi, pemerintah berharap penipuan dengan kedok koperasi seperti yang terjadi di Indosurya dapat segera diakhir dan ditangkal.
Baca juga: Pemerintah Ajukan Kasasi Kasus KSP Indosurya
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan vonis lepas yang dijatuhkan pengadilan terhadap bos Indosurya, Henry Surya, dan Direktur Keuangan Indosurya Junie Indria membuat pemerintah dan masyarakat Indonesia terkejut.
Sebab, kasus yang telah lama dibahas itu disebutnya sebagai, "Perbuatan hukum yang sempurna sebagai pelanggaran pidana."
"Untuk sebab itu, kita tidak boleh kalah untuk menegakkan hukum dan kebenaran. Pemerintah, Kejaksaan Agung, akan kasasi," ucap Mahfud.
Selain itu, Mahfud menyebut pemerintah juga masih akan membuka kasus baru terkait penipuan dan penggelapan dana yang dilakukan Indosurya.
"Karena tempus delicti dan locus delici, korbannya masih banyak," pungkasnya.(OL-5)
TAKHTA itu menggoda. Sama halnya dengan wanita dan harta. Karena itu, ada kearifan lokal di negeri ini yang mewanti-wanti hati-hati dengan perkara tiga 'ta' (takhta, harta, dan wanita).
Mereka menuntut DPR untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tetang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Peserta demonstrasi tersebut merupakan perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan kalangan pengusaha sudah setuju terhadap kajian Pemprov DKI untuk merevisi kenaikan UMP 2022.
Polisi menangkap 301 orang terkait aksi unjuk rasa revisi Undang-Undang Pilkada yang berakhir ricuh kemarin. Saat ini 112 orang di antaranya sudah dipulangkan.
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah didengungkan.
Bantuan modal usaha untuk perempuan pelaku UMKM menjadi bentuk dukungan agar mereka lebih optimal dalam mengembangkan usaha.
KemenKopUKM berkolaborasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam upaya mengembangkan UMKM, terutama terkait kemitraan dengan pelaku usaha besar.
Sektor UMKM menjadi bagian terpenting yang harus dilibatkan dalam proses hilirisasi, terutama dalam pengembangan produk di bidang Akuakultur dan agrikultur.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan pentingnya mengubah pola pikir pelaku usaha mikro dari sekadar survival atau bertahan hidup menjadi bermental kuat
PDIP disebut bakal mengusung Anggota Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka atau Teten Masduki dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat.
BEBERAPA waktu lalu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki mengatakan bahwa saat ini masih marak penjualan pakaian bekas impor di pasaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved