Headline

Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

95% UMKM di Indonesia belum Kompetitif

Mirza Andreas
04/9/2024 00:31
95% UMKM di Indonesia belum Kompetitif
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki.(MI/RAMDANI)

KEMENTERIAN Koperasi dan UKM menyebut 95% dari belasan juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang eksis di Indonesia belum kompetitif dan cenderung untuk bertahan dengan kondisi yang ada.
 
"UMKM yang existing hari ini, 95% adalah mikro yang belum kompetitif, yang belum berteknologi, dan lain sebagainya. Kita itu lebih ke survival, lebih ke ekonomi subsistem," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Seminyak, Badung, Bali, Selasa (4/9).
 
Dalam rapat koordinasi nasional pemanfaatan data KUMKM dengan tema "Pemanfaatan Data dan Glorifikasi SIDT-KUMKM sebagai Sumber Satu Data KUMKM Indonesia" itu, Teten menyentil banyaknya UMKM yang produknya untuk pasar lokal masih belum mengakses teknologi produksi modern dan masih belum mengakses pembiayaan.
 
Ia menyebut penyebab dari situasi tersebut adalah keterbatasan sumber daya, kualitas produk, belum terkoneksi dengan teknologi dan faktor pembiayaan UMKM itu sendiri.
 
Dalam forum tersebut, Teten menunjukkan data Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) KUMKM di Indonesia, terdapat 13.398.605 UMKM dengan rincian UMKM di Pulau Jawa sebanyak 6,19 juta (46,20%), Sumatra 3,66 juta (27,30%).

Di Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 1,08 juta UMKM (8,07%), Kalimantan sebanyak 701.790 UMKM (5,24%), UMKM Sulawesi sebanyak 1,56 juta (11,66%), serta UMKM Maluku dan Papua sebanyak 206.508 ribu (1,54%).
 
Menurut Teten, data tersebut menunjukkan optimisme Indonesia dalam menyediakan lapangan pekerjaan dari sektor UMKM. Namun demikian, ia menyadari data tersebut masih perlu diperbaiki dan diperbarui secara berkala mengingat dirinya pernah mendapatkan ketidaksesuaian antara perizinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) dengan yang terjadi di lapangan.
 
Karena itu, kepada 600 lebih pegawai yang terdiri dari kepala dinas yang membidangi koperasi dan UKM dari 455 kabupaten/kota dan perwakilan 23 kementerian/lembaga se-Indonesia, Menteri Koperasi meminta agar rajin memutakhirkan data UMKM.
 
"Data ini sangat penting sebagai dasar untuk penyusunan program pembangunan koperasi dan UMKM yang tepat sasaran, terukur dan akuntabel," katanya. (Ant/E-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Mirza
Berita Lainnya