Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DEWAN Pimpinan Cabang Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC PAPDESI) Sukoharjo menggelar rapat kerja cabang (rakercab) di Hotel Brothers Solo Baru, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
Ketua DPC Papdesi Sukoharjo, Bambang Minarno mengatakan poin utama pertemuan yaitu untuk mendesak pemerintah pusat segera merevisi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
"Terkait percepatan pengesahan revisi terbatas Undang-Undang Desa," ujar Bambang.
Baca juga : Penuhi Tuntutan Apdesi, DPR RI akan Perjuangkan Revisi UU Desa
Selain itu, mereka juga mengusulkan agar masa jabatan kepala desa yang sebelumnya 6 tahun selama tiga periode menjadi 9 tahun selama dua periode. Kemudian mengusulkan penambahan dana desa yang sudah tercantum dalam pengajuan naskah revisi UU Desa.
"Harapannya segera disahkannya revisi UU Desa itu," ungkap Bambang.
Adapun peserta yang hadir dalam rakercab tersebut meliputi Ketua DPP Papdesi, Ketua DPD Papdesi Jawa Tengah, Camat Se-Kabupaten Sukoharjo, dan Kepala Desa Se-Kabupaten Sukoharjo. (RO/Z-7)
Dengan dilakukannya program vaksinasi Covid-19 massal yang berkelanjutan, diharapkan target herd immunity pada akhir tahun 2021 sebesar 70% dapat tercapai.
Jokowi menginstruksikan agar pembelajaran tatap muka (PTM) segera dimulai jika para pelajar telah divaksin covid-19.
Pihak pesantren sebenarnya sejak lama sudah membaur dan terlibat dengan masyarakat dan pemda pada setiap penyelenggaraan kegiatan kebangsaan.
Wening diterima di tujuh perguruan tinggi luar negeri, sedangkan Fajar mendapat beasiswa di empat perguruan tinggi.
Hasan Nasbi mengemukakan Badan Gizi Nasional (BGN) segera memperkuat standar operasional pelaksanaan (SOP) Makan Bergizi Gratis untuk mencegah kasus keracunan makanan di Sukoharjo terulang
Sejauh ini motif dari kasus sosok mayat wanita yang terbakar dalam mobil itu masih gelap.
Sekretariat Nasional Kades Indonesia Bersatu (KIB) mengapresiasi langkah DPR yang akan membahas Revisi Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa.
Beberapa kebijakan yang diatur dalam beleid tersebut, salah satu poin penting yang ditetapkan pemerintah ialah pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, mengusulkan agar regulasi terkait wakil kepala desa turut diatur dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Regulasi terkait wakil kepala desa diusulkan turut diatur dalam revisi undang-undang (RUU) nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak setuju dengan usulan perubahan masa jabatan kepala desa (kades) dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved