Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
PASANGAN calon presiden-calon wakil presiden Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (Amin) memastikan bahwa perubahan UU (undang-undang) Desa akan menjadi prioritas. Keduanya akan meningkatkan dana desa berkali lipat dari anggaran yang digelontorkan selama ini.
"Jika Amin menang, dana desa Rp5 miliar akan segera dieksekusi secara progresif," ujar anggota Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah. Luluk yang menerima perwakilan Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Apdesi) beberapa waktu lalu menegaskan perubahan UU tentang Desa akan mampu mendorong percepatan menggerakkan perekonomian dari desa.
Itu bukan hanya mengubah masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dan maksimal 2 periode. "Perubahan undang-undang dan masa jabatan tersebut akan memperkuat desa dan warganya," ungkapnya, Rabu (7/2).
Baca juga : Alumni PTIQ dan IIQ Beri Dukungan untuk Anies-Muhaimin
PKB mendesak percepatan pembahasan perubahan (revisi) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahkan, ia berharap perubahan undang-undang tersebut sudah diputuskan dalam rapat paripurna DPR menjelang pemilihan umum pada 14 Februari.
"Kami berharap revisi Undang-Undang tentang Desa disahkan sebelum Pemilu." Partainya tetap konsisten mengawal pembahasan RUU tentang Desa tersebut.
Oleh karena itu, ia berharap pembahasan dan tahapan pembicaraan DPR dengan pemerintah tidak perlu ditunda lagi. Perubahan Undang-Undang tentang Desa diperlukan untuk melakukan percepatan pembangunan secara menyeluruh.
Baca juga : Lirik Lagu Pemilu Rhoma Irama Sebut NasDem, PKB, PKS, Ummat
Selain itu, pembangunan dan kesejahteraan harus merata dan tidak hanya bertumpu atau terjadi di daerah-daerah perkotaan. "Kita tak ingin proses pembangunan yang mengabaikan desa."
Proses pembangunan yang berkembang dari desa, menurutnya, akan dapat mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Soalnya, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat, apalagi kelompok oligarki ekonomi.
"Kami tidak ingin APBN hanya untuk segelintir orang, tetapi juga harus dinikmati seluruh desa di Nusantara," tegasnya. (Z-2)
Mengenai usulan Pilkada tak langsung, Sekjen Partai Golkar menilai bahwa keterlibatan representasi masyarakat daerah harus tetap ada.
Tom Lembong divonis hukuman penjara selama 4,5 tahun serta denda sebesar Rp750 juta
Masyarakat Miskin Tercoret dari PBI JKN Bisa Ajukan Reaktivas
Cak Imin menyatakan 100 Sekolah Rakyat rintisan yang memanfaatkan aset bangunan milik negara telah siap beroperasi dan diresmikan Presiden Prabowo Subianto.
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan sebanyak 100 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi penuh pada awal Agustus 2025.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
Aksi tersebut, memanas lantaran kepala desa tidak bertanggung jawab berkaitan dengan anggaran dana desa (DD), dana langsung tunai (DLT) tahun 2023.
penggunaan dana desa, untuk menjamin koperasi desa gagal bayar, memicu kekhawatiran sejumlah kepala desa.
Dia sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan keuangan dana desa tahun anggaran 2025.
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Saat ini berbagai program pembangunan pusat dilakukan di desa, namun peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi masih perlu dioptimalkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved