Berita Terbaru Revisi Undang Undang Hari Ini

DPR Telah Mengakomodasi Keberatan Preisden Terkait RKUHP

Bamsoet menejelaskan setidaknya masih terdapat 14 pasal yang menuai pro dan kontra yang ada di dalam RKUHP.

Tidak Ada Pengesahan RKUHP dalam Paripurna Besok

Dalam rapat Bamus (Badan Musyawarah) DPR hari ini sudah disepakati bahwa dalam paripurna besok TIDAK ADA pengesahan #RUUKUHP

Penundaan RKUHP Jangan Berlarut-larut

Indriyanto berharap penundaan ini tidak memakan waktu lama khususnya bagi komposisi DPR yang baru.

Pakar Pidana Minta Pasal Penghinaan Presiden Dihapus

Pasal 217-220 RKUHP mengatur hukuman terhadap setiap orang yang menyerang harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.

UU Komisi Antirasuah Singkirkan Praduga

KPK memastikan lima pemimpin yang ada saat ini tetap menjalankan tugas hingga ada pemberhentian oleh Presiden.

Menkumham: Sanksi Korupsi Lebih Berat di RUU RKUHP

Pasal 603 RUU RKUHP mengarahkan pelaku yang menjabat sebagai aparatur sipil negara lebih berat dengan ancaman pidana penjara paling ringan dua tahun.

Muladi: Menolak Revisi KUHP Berarti Cinta Penjajahan

Ditunda boleh, tapi kalau gagal berarti tuh kita cinta pada penjajahan.

Aksi Demo Depan KPK, Massa Aksi Minta Pimpinan KPK Mundur

Aliansi Aktivis Milenial Indonesia melakukan aksi dikarenakan pimpinan KPK Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode M Syarief dinilai sudah menghina kepala negara.

Wadah Pegawai KPK Perlu Dibubarkan Karena Tidak Relevan

KPK saat ini adalah lembaga negara yang masuk dalam rumpun eksekutif. pegawainya berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) sehingga bentuk wadah pegawai tidak relevan.

Pemerhati Masalah Korupsi Didorong Masuk Dewan Pengawas KPK

Dewan Pengawas membuka ruang lebih luas terutama bagi akademisi, pemerhati masalah korupsi untuk berpartisipasi masuk secara langsung dalam tubuh KPK.

Status Jadi ASN, Belum Tentu Kesejahteraan Pegawai KPK Menurun

Dengan berstatus ASN, maka pegawai KPK harus tunduk pada tata tertib birokrasi yang sudah dinormakan dalam UU ASN.

UU KPK sudah 17 Tahun Perlu Dibekali Hal yang Konstruktif

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK untuk menjadikan KPK sebagai lembaga yang humanis dan tegas.

Revisi UU KPK Tidak akan Membuat KPK Mati

Supardji mengatakan progresif atau tidaknya pemberantasan korupsi itu dilihat dari materi hukumnya.

DPR Menjadi Ancaman Kemerdekaan Pers

Menurut Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Chairudin Bangun dalam RUU KUHP yang sedang dibahas pun ada sejumlah pasal yang akan mengurangi kebebasan pers.

Dorong Investasi, 74 Aturan Direvisi

PRESIDEN Joko Widodo berencana merevisi 74 aturan yang dinilai berpotensi menghambat investasi yang masuk ke Indonesia.

Pakar Tata Negara : KPK Tidak Butuhkan Dewan Pengawas

Sebenarnya KPK sudah diawasi oleh pengadilan karena proses perkara korupsi pada akhirnya diputus oleh pengadilan.

ReJO Meyakini Komitmen Jokowi Berantas Korupsi

HM Darmizal MS menilai, keputusan presiden Joko Wudodo (Jokowi) yang telah menyetujui sebagian revisi UU KPK sudah tepat.

DPR Kebut Poin-Poin Revisi UU KPK

Ketua Panja Revisi UU KPK, Supratman Andi Agtas  mengungkapkan ada beberapa poin-poin substansi revisi UU KPK dari pemerintah yang perlu mendapatkan perhatian dari fraksi-fraksi.

Istana: Pimpinan KPK Harusnya Punya Rasa Tanggung Jawab

Ali Mochtar Ngabalin menyangkan sikap tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meyerahkan tanggung jawab pengelolaan lembaga antirasuah kepada Presiden Jokowi.

Pengamat: Sikap Pimpinan KPK Kekanak-kanakan

Sebagai pimpinan lembaga antirasywah mereka seharusnya berani menghadapi situasi.

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia